Connect with us

Pemuda

Undangan Peliputan Aksi KAMPUS (Kesatuan Aksi Pemuda dan Mahasiswa Untuk Sejahtera) Jilid 1

Published

on

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua, semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa melindungi kita serta melipahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin

Bersih-bersih BUMN dari Korupsi adalah salah satu tanggungjawab dari Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang baru dalam Kabinet Indonesia Maju. Korupsi merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa (extraordinary measure).

Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani kembali tidak memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi belasan proyek infrastruktur. Desi disebut baru akan memenuhi panggilan KPK sebagai saksi.

Desi rencananya dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman. Desi dipanggil dalam kapasitas sebagai eks Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pemanggilan kali ini merupakan panggilan ketiga untuk Desi setelah absen 2 kali absen pada 28 Oktober 2019 dan 11 November 2019. KPK juga pernah menggeledah rumah Desi.

KPK sebelumnya juga mengirimkan surat ke Menteri BUMN Erick Thohir terkait dengan ketidakhadiran Desi Arryani dalam panggilan KPK tersebut. Merespons surat KPK, Erick Thohir melalui staf khususnya, Arya Sinulingga, meminta Desi memenuhi panggilan KPK.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua tersangka, yakni Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar, Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

Fathor dan Yuly ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk menggarap pekerjaan fiktif. Perusahaan yang ditunjuk itu diduga tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Perusahaan itu kemudian tetap mendapatkan pembayaran dari PT Waskita Karya. Uang tersebut kemudian dikembalikan empat perusahaan subkontraktor itu kepada dua tersangka tersebut. Atas perbuatan mereka, negara diduga mengalami kerugian Rp 186 miliar.

Setidaknya ada empat belas proyek infrastruktur yang terkait kasus ini. Antara lain proyek Bandara Kualanamu, proyek Tol JORR seksi W1, Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, dan proyek PLTA Genyem, Papua.

Berangkat dari realita di atas maka kami yang tergabung dalam KAMPUS(Kesatuan Aksi Pemuda dan Mahasiswa Untuk Sejahtera) akan melakukan aksi unjuk rasa pada :

Hari/Tgl. : Selasa , 26 November 2019
Waktu. : 13.00 s/d Selesai
Titik Aksi. : Kantor KPK dan BUMN
Estimasi Massa: 100 Orang
Alat Peraga. : Mobil Sound,Spanduk Dan Ban Bekas

Tuntutan:

  1. Mendesak KPK untuk Segera Tetapkan status Hukum Desi Arryani Sebagi TERSANGKA dalam perkara terindikasi kuat KORUPSI ketika menjadi Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
  2. Mendesak Desi Arryani Mundur Dari PT Jasa Marga Dengan Jabatan Sebagai Dirut Utama Karena Diduga Kuat Terlibat Dalam kasus KORUPSI di PT Waskita Karya .
  3. Mendesak Presiden RI dan Erick Tohir Menteri BUMN untuk mencopot Desi Arryani sebagai Direktur Utama JASA MARGA karena diduga Masih tersandung kasus Hukum, Agar BUMN Bersih dari Oknum-Oknum yang mengrogoti Negara.

Demikianlah Surat Pemberitahuan Ini Kami Sampaikan Atas Perhatian Dan Kerjasamanya Kami Ucapkan Terimakasih.

Continue Reading

Berita Umum

Ketum PB IKAMI Sulsel Dorong Cabang Intensifkan Pelatihan Kepemimpinan

Published

on

By

Cibinong, Jawa Barat – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulsel (IKAMI Sulsel), Rahmat Al Kafi, mengapresiasi kegiatan pengkaderan yang digelar IKAMI Sulsel Cabang Jakarta dalam acara Ikami Leadership Camp (ILC).

Ikami Leadership Camp (ILC) yang diselenggarakan mulai tanggal 24 hingga 26 Januari 2020 berlangsung di Cibinong Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti 50 peserta mahasiswa dari beberapa kampus di DKI Jakarta.

Menurut Kafi, ILC bisa menjadi wadah penguatan kepemimpinan kader, termasuk untuk menyolidkan organisasi IKAMI Sulsel.

Adapun peserta yang ikut dalam kegiatan ini berjumlah 50 orang yang berasal dari berbagai kampus di DKI Jakarta.

Menurut Ketua Umum PB IKami Sulsel yang baru terpilih, Rahmat Al Kafi, ILC bisa menjadi wadah untuk membentuk kepemimpinan para kader.

“Saya apresiasi kegiatan ILC yang diselenggarakan Cabang Jakarta, ini baik untuk penguatan leadership kader, termasuk memperkuat konsolidasi di internal organisasi” tutur Kafi.

Tidak hanya itu, Kafi berharap, cabang-cabang lain juga bisa menggelar kegiatan yang sama guna melahirkan kader yang mumpuni, sehingga kelak bisa menjadi tokoh perjuangan bangsa.

“Kita harapkan di cabang lain juga buat pelatihan kepemimpinan, keorganisasi, dan penguatan kekeluargaan. Dengan begitu, kader-kader yang lahir dari IKAMI Sulsel dapat berkontribusi lebih” tegas Kafi.

Continue Reading

Pemuda

OKP Cipayung Plus DKI Jakarta komitment kawal kasus HAM

Published

on

By

Jakarta | Hak Asasi Manusia atau sering disingkat dengan HAM merupakan suatu kodrat yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat dilepaskan dan berlaku seumur hidup. Sebagai manusia yang mempunyai kesadaran akan hal tersebut, sudah semestinya kita menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa membedakan hal apapun, baik itu suku, ras, bahasa, maupun agama.

Di Indonesia sendiri berbicara terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus direnungkan semua pihak di Negeri ini khususnya pemerintah.

Jika melihat kebelakang saja, masih terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang masih belum terselesaikan bahkan cenderung terabaikan sampai akhirnya terlupakan untuk diselesaikan
Pasca reformasi dengan bergantinya pemimpin dari jatuh nya orde baru sampai sekarang belum mampu dan serius dalam menyelesaikan persoalan HAM tentunya Dalam imajinasi kemanusiaan kita, sungguh sulit dibayangkan sebuah kejahatan yang tidak hanya menodai tapi juga menyerang martabat kemanusiaan itu tidak membuat pemerintah bergeming untuk menyelesaikannya.

Penculikan, penyiksaan, pembunuhan yang menjadi bagian dari praktik kekuasaan di masa lalu menjadi noda hitam yang terus menerus ditutupi oleh negara.

Pelanggaran atas kebebasan ini terlihat dalam sejumlah pola, mulai dari maraknya aksi intoleransi yang dibiarkan oleh aparat negara, pemidanaan dalam dalih penodaan agama cukup tinggi, perusakan dan pelarangan tempat ibadah di sejumlah daerah, diskriminasi atas dasar identitas keagamaan dan ras, yang baru terjadi pada tahun 2019 ini dan masih segar dalam ingatan kita yaitu pelanggaran HAM yang terjadi di papua.

Kekerasan yang dialami warga Papua secara berkelanjutan tidak hanya berasal dari negara atau aparat keamanan, tetapi juga kelompok sipil bersenjata,seperti kasus penembakan terhadap pekerja proyek pembangunan jalan trans papua di nduga yang menewaskan puluhan orang, dan aksi kerusuhan yang terjadi di wamena yang berujung pada kekerasan.

Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 terdapat ratusan kasus agraria yang diadukan ke Komnas HAM, baik meliputi konflik agraria akibat industri perkebunan, pertambangan, penataan kota dan lain-lain. Yang tak kalah pentingnya adalah konflik yang diakibatkan pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi.

Berdasarkan berita harian CNN Indonesia (18/10/2019), masih terdapat 9 kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang yang mesti terus didorong untuk diselesaikan. Diantaranya, kasus pembunuhan massal dan penghilangan orang medio pada tahun 1965-1966, peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, Aceh sejak 1976, penembakan misterius dalam rentang waktu tahun 1982-1985, Talangsari 1989, penghilangan aktivis di tahun 1996-1998, tragedi Semanggi I dan Semanggi II pada tahun 1998, tragedi Wasior dan Wamena pada tahun 2000, hingga kasus pembunuhan seorang aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004.

Di sisi lain selain catatan masa lalu yang belum terselesaikan, yang menghawatirkan di era revormasi sekarang yang poin utamanya adalah kebebasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM.

Realitas terkait masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan sampai tuntas dan masih terdapatnya perilaku-perilaku pelanggaran HAM ini mesti menjadi catatan penting dan perhatian besar bagi kita semua untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian dalam momentum hari HAM dunia kami aliansi mahasiswa yang tergabung dalam OKP CIPAYUNG PLUS DKI JAKARTA menyampaikan tuntutan.

Adapun tuntutan kami sebagai berikut :

  1. Meminta pemerintah saat ini untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu maupun yang Terkini
  2. Mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menangani kasus HAM di Papua
  3. Meminta pemerintah untuk tegas terhadap siapapun yang melanggar HAM

Adapun yang hadir dalam deklarasi hari HAM sedunia (10/12/2019) antara lain Hendra Djatmiko (Ketum HMI BADKO Jabodetabeka-Banten), Daud Gerung (Ketum PKC PMII DKI Jakarta), Idan (Ketua GMNI Jakpus), Ilham (Ketum Himapersis Dki Jakarta), Isto (Ketum LMND DKI Jakarta), Romadon (Kabid kebijakan publik KAMMI Jakarta) dan Jan suharwantono (Ketua Hikmahbudhi Jakarta utara). (*)

Continue Reading

Mancanegara

Perhelatan MUNAS PHRI XVII Februari 2020 Akan di tempat Kab Karawang sebagai Tuan Rumah

Published

on

By

Jakarta | Perhelatan MUNAS PHRI XVII 2020 yang akan dilaksanakan di Karawang Jawa Barat 8 – 10 Februari 2020 semakin mendekat. Karawang patut berbangga untuk pertama kalinya dalam sejarah PHRI kota kabupaten didaulat menjadi tuan rumah. Persiapan – persiapan baik secara teknis dan non-teknis pun terus dilakukan untuk persiapan hajat PHRI tersebut.

Dukungan penuh dari PEMDA Karawang melalui DISBUDPAR untuk mendongkrak Karawang menjadi destinasi baik bisnis dan liburan.

Wakil Ketua Umum Organisasi Bapak Maulana Yusran menegaskan kembali kesiapan Kota Karawang untuk acara MUNAS XVII 2020 “Ini kali pertama dalam sejarah organisasi PHRI memutuskan acara MUNAS di kota kabupaten, jadi Karawang harus bisa membuktikan menjadi tuan rumah yang baik ”Ujarnya”.

Tidak dapat dipungkiri banyak pihak meragukan didaulatnya Kota Karawang sebagai tuan rumah MUNAS PHRI. Ketua BPC PHRI Kab. Karawang Bapak Gabriel Alexander yang berhasil meyakinkan Pengurus Pusat PHRI memutuskan Karawang menjadi tuan rumah MUNAS PHRI XVII 8 – 10 Februari 2020 di Karawang Jawa Barat.

Acara yang rencananya akan dihadiri oleh Wakil Presiden, KEMENPAREKRAF, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Karawang akan menjadi momentum untuk Karawang agar Pemerintah Pusat memasukan Karawang sebagai kota yang berpotensi menjadi destinasi wisata sejarah – Renggakdengklok dengan peristiwa diculiknya Presiden Pertama RI Bung Karno yang sarat akan makna perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Karawang menaruh harapan besar dengan diadakannya event – event berskala nasional yang dapat mendongkrak tingkat hunian hotel yang tentu saja akan menaikan PAD dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang lain.

Ada 2200 lebih kamar tersedia kota Karawang dengan pilihan dari yang mewah sekelas Resinda Hotel, Mercure, Novotel dan masih banyak hotel lainnya seperti Citra Grand, Batiqa, Primebiz, Brits baik bintang dan non bintang.

Slogan GO Kar! Atau Goyang Karawang! Menjadi gimmick kota Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi dan kota industri.

Makna GO Kar! diera milenial ini mengandung arti yang lebih luas dan dalam, bukan hanya sekedar gerakan pinggul yang ada dibenak kita namun semangat untuk maju dan berkarya dengan segala potensi Karawang. GO Karawang! Bukan hanya singakatan “GOYANG KARAWANG” namun bisa diartikan ajakan “Ayo ke Karawang!” dan bernuansa Global. (Dinah Puja Astuti)
GO KAR! GO…GO…GO… (Goyang Karawang! Goyang…Goyang…Goyang)

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi:

Dinah Puja Astuti
ORGANIZING COMMITTEE (OC)
Bidang Humas Publikasi & Dokumentasi
Musyawarah Nasional (Munas) XVII PHRI 2020

Karawang – Jawa Barat 8 – 10 Februari 2020 Kantor Sekretariat BPC PHRI Kab. Karawang Jl. International Karawang Barat,Sukamakmur, Kec. Telukjambe Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 4136 Hp. +62 812 9604 2849 Email: gm.karawang@batiqa.com

Continue Reading

Trending