Connect with us

Ketua Umum SI

Mantan Rektor UGM Disomasi Karena Sindir 11 Fraksi MPR Dapat Uang Berkarung-karung

Published

on

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sofian Effendi disomasi terkait pernyataannya yang menyebutkan 11 fraksi di MPR mendapatkan uang berkarung-karung dari orang asing terkait pembahasan amendemen UUD 1945.

Sofian digugat oleh sejumlah anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I dan III MPR periode 1999-2004 yang tergabung dalam Forum Konstitusi.

“Kami akan menyampaikan somasi kepada Prof Sofian Effendi agar meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebutkan proses amendemen UUD 1945 dihadiri oleh orang-orang asing yang membawa uang berkarung-karung dan membagi-bagikannya kepada 11 fraksi MPR,” ujar Pengawas Forum Konstitusi Hamda Zoelva dalam jumpa pes di Jakarta.

Acara jumpa pers itu dihadiri pula oleh mantan Ketua PAH I BP MPR Jakob Tobing, mantan anggota PAH I Pataniari Siahaan, mantan anggota PAH I Lukman Hakim Saifuddin, mantan anggota PAH I Zain Badjeber, mantan anggota PAH I Baharudin Aritonang, mantan anggota PAH I Seto Haryanto, mantan anggota PAH I Irjen (Purn) Ketut Astawa, dan mantan anggota PAH I Theo Sambuaga.

Forum Konstitusi meminta Sofian Effendi untuk meminta maaf secara terbuka dan mengklarifikasi pernyataannya itu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka Forum Konstitusi akan melakukan langkah-langkah hukum dengan melaporkan secara pidana dan perdata.

Tudingan Sofian itu disampaikan pada acara peluncuran buku di sebuah kampus di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Sejumlah media massa mengutip pernyataannya tersebut.

Menurut Forum Konstitusi, pernyataan Sofian yang tidak mereka terima adalah pernyataan Sofian di salah satu media daring. Forum Konstitusi lantas mengutip media itu yang menulis, “dalam rapat-rapat panitia ad hoc di MPR juga dihadiri oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia dan LSM National Democratic Institute (NDI). Kata Prof Sofyan, membawa uang berkarung-karung ke dalam gedung MPR dan membagi-bagi uang itu kepada semua 11 fraksi.

Hamdan mengatakan, Forum Konstitusi memberi waktu 3 x 24 jam kepada Sofian untuk meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya secara terbuka. Bila hal itu tidak dilakukan, Forum Konstitusi akan melaporkan Sofian ke lembaga penegak hukum.

“Ini bukan urusan pribadi, tetapi terkait dengan kepentingan bangsa. Ini mendemoralisasi UUD 1945. Mendemoralisasi hasil keputusan oleh 700 anggota MPR terkait perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan dengan penuh kejujuran, keterbukaan untuk memenuhı tuntutan reformasi ketika itu,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sementara, Jacob Tobing menegaskan bahwa apa yang dikatakan mantan rektor UGM itu tidak benar dan bohong. “Itu bohong dan idak benar. Kami akan mengambil tindakan-tindakan hukum pidana dan perdata,” kata Jacob.

sumber: senayanpost.com

Ketua Umum SI

Menuju Titik Terang Sengketa Pelabuhan Marunda

Published

on

By

Sengketa yang terjadi antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN) dalam kasus Pelabuhan Marunda akan segera menemui titik terang. Kuasa Hukum PT KBN, Hamdan Zoelva, memastikan hal tersebut.

“Ya ini sedang dalam proses pembicaraan, sudah sebulan. Sudah hampir menemui titik temu. Tinggal sedikit,” ujar Hamdan saat melakukan wawancara khusus dengan tim redaksi Warta Ekonomi di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Hamdan, kedua belah pihak sudah menyetujui prinsip yang sama sehingga sengketa ini hanya akan menunggu akhir damai.

“Prinsip dasarnya sudah setuju. Prinsip dasarnya adalah tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan good corporate governance, dan kita tidak mau di belakang hari ada masalah-masalah lagi yang timbul,” lanjutnya.

Hamdan meneruskan, perundingan keduanya tinggal membahas masalah teknis. Ia sendiri tidak mau merinci kesepakatan seperti apa yang terjadi di dalam perundingan ini karena bersifat internal. “Prinsip dasarnya sudah oke dan secara prinsip sudah disetujui. Tinggal masalah-masalah teknis saja,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini melanjutkan, perundingan damai keduanya sendiri masih berlandaskan pada dokumen perjanjian yang sudah ada, yakni dengan berpatok pada prinsip yang ia sebutkan. “Yang penting tidak boleh melanggar perundang-undangan, seluruh dokumen perjanjian yang sudah ada tetap menjadi pegangan kita,” katanya.

Proses damai antara KBN dan KCN terkait Pelabuhan Marunda ini merupakan kabar baik bagi investor karena akan memberikan kepastian hukum. Pelabuhan Marunda sendiri menjadi penyokong yang tidak kalah penting apabila dibandingkan dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Perlu diketahui, Pelabuhan Marunda mampu melayani produk curah layaknya batubara, serta komoditas cair, dan lainnya. Selain itu, keberadaan Pelabuhan Marunda sudah terbukti mampu menurunkan beban yang ditanggung oleh Pelabuhan Tanjung Priok.

Hamdan menjelaskan, ketika penyelesaian secara damai ini usai, seluruh gugatan akan dicabut, serta penyelesaian damai ini akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya. “Pasti. Akan disahkan dalam RUPS kalau sudah selesai. Semua perkara di-close,” pungkasnya.

Sikap Pemerintah

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan perusahaan BUMN dalam tempo 100 hari. Menurut Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN, Carlo Brix Tewu, setidaknya ada 17 sengketa yang sudah dipetakan oleh pemerintah. Adapun, sengketa Pelabuhan Marunda masuk di antara prioritas tersebut.

Mengetahui hal itu, Hamdan menjawab singkat dengan mengatakan “masih” dalam kisaran jangka waktu tersebut dalam menyelesaikan sengketa Pelabuhan Marunda. Kasus sengketa ini ditengarai beberapa hal yakni porsi kepemilikan saham, pembagian dividen, dan konsesi yang dilakukan oleh PT KCN dengan KSOP V Marunda.

Berdasarkan Addendum III, keputusan tersebut membagi porsi kepemilikan saham sama rata yakni 50:50 antara PT KBN dengan PT Karya Teknik Utama terhadap perusahaan joint venture milik mereka, yakni PT KCN. PT KTU menolak adanya Addendum III dan menyebut porsi kepemilikan masih seperti sebelumnya dengan PT KTU sebanyak 85 persen atas PT KCN dan PT KBN sebanyak 15 persen atas PT KCN.

Kesepakatan perubahan komposisi saham menjadi 50 persen KBN dan 50 persen KTU juga disahkan dalam RUPS-LB PT KCN, pada tanggal 30 Maret 2015, kemudian disahkan oleh Menkumham pada 24 April 2015.

Dari porsi pembagian deviden sendiri, PT KBN mengaku baru menerima Rp3,1 miliar dari PT KCN setelah kerja sama tersebut terjalin sejak tahun 2004 silam hingga sekarang. Pada tanggal 17 November 2014, PT KBN menerima dividen dari PT KCN dengan jumlah Rp948.281.847. Kemudian pada tanggal 8 Mei 2015, PT KBN menerima pembayaran dividen dari PT KCN sebanyak Rp2.167.500.000.

Kemudian, PT KCN, tanpa sepertujuan PT KBN selaku pemilik saham, melakukan konsesi dengan KSOP V Marunda selama 70 tahun atas seluruh wilayah pier I, pier II, dan pier III. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada putusan keempat berbunyi “Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilakukan dengan Keputusan Presiden.”

PT KCN menyebut bahwa konsesi yang dilakukannya memiliki landasan hukum. KCN mengacu kepada UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Konsesi berbuntut panjang, mulai dari kasasi hingga banding. “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr,” demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diketuai oleh Dr. H. Muh. Daming Sanusi S.H., M.Hum., Hakim Anggota Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum., dan Hidayat S.H.

Seperti diketahui, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu memenangkan PT KBN (Persero). Hakim menyatakan bahwa objek sengketa yaitu perjanjian konsesi selama 70 tahun antara PT KCN dan KSOP V Marunda terhadap aset PT KBN di Pelabuhan Marunda merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak mengikat dan tidak sah, serta batal demi hukum.

Hakim membatalkan konsensi itu karena menilai bahwa wilayah usaha pier I, pier II, pier III, dan bibir pantai sepanjang kurang lebih 1.700 meter merupakan milik sah PT KBN. Adapun, putusan di tingkat kasasi adalah N.O artinya hakim menyatakan sengketa ini harus diselesaikan di tingkat PTUN, tetapi KBN saat ini sedang mengajukan peninjauan kembali.

Penulis: Bernadinus Adi Pramudita

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Sufri Yuliardi

sumber: wartaekonomi.co.id

Continue Reading

Ketua Umum SI

Sebut 11 Fraksi MPR Dapat Uang Berkarung-karung, Mantan Rektor UGM Disomasi

Published

on

By

Jakarta, Beritasatu.com – Mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sofian Effendi disomasi terkait pernyataannya yang menyebutkan 11 fraksi di MPR mendapatkan uang berkarung-karung dari orang asing terkait pembahasan amendemen UUD 1945. Sofian digugat oleh sejumlah anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I dan III MPR periode 1999-2004 yang tergabung dalam Forum Konstitusi.

“Kami akan menyampaikan somasi kepada Prof Sofian Effendi agar meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebutkan proses amendemen UUD 1945 dihadiri oleh orang-orang asing yang membawa uang berkarung-karung dan membagi-bagikannya kepada 11 fraksi MPR,” ujar Pengawas Forum Konstitusi Hamda Zoelva dalam jumpa pes di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Acara jumpa pers itu dihadiri pula oleh mantan Ketua PAH I BP MPR Jakob Tobing, mantan anggota PAH I Pataniari Siahaan, mantan anggota PAH I Lukman Hakim Saifuddin, mantan anggota PAH I Zain Badjeber, mantan anggota PAH I Baharudin Aritonang, mantan anggota PAH I Seto Haryanto, mantan anggota PAH I Irjen (Purn) Ketut Astawa, dan mantan anggota PAH I Theo Sambuaga.

Forum Konstitusi meminta Sofian Effendi untuk meminta maaf secara terbuka dan mengklarifikasi pernyataannya itu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka Forum Konstitusi akan melakukan langkah-langkah hukum dengan melaporkan secara pidana dan perdata.

Tudingan Sofian itu disampaikan pada acara peluncuran buku di sebuah kampus di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Sejumlah media massa mengutip pernyataannya tersebut.

Menurut Forum Konstitusi, pernyataan Sofian yang tidak mereka terima adalah pernyataan Sofian di salah satu media daring. Forum Konstitusi lantas mengutip media itu yang menulis, “dalam rapat-rapat panitia ad hoc di MPR juga dihadiri oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia dan LSM National Democratic Institute (NDI). Kata Prof Sofyan, membawa uang berkarung-karung ke dalam gedung MPR dan membagi-bagi uang itu kepada semua 11 fraksi.

Hamdan mengatakan, Forum Konstitusi memberi waktu 3 x 24 jam kepada Sofian untuk meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya secara terbuka. Bila hal itu tidak dilakukan, Forum Konstitusi akan melaporkan Sofian ke lembaga penegak hukum.

“Ini bukan urusan pribadi, tetapi terkait dengan kepentingan bangsa. Ini mendemoralisasi UUD 1945. Mendemoralisasi hasil keputusan oleh 700 anggota MPR terkait perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan dengan penuh kejujuran, keterbukaan untuk memenuhı tuntutan reformasi ketika itu,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sementara, Jacob Tobing menegaskan bahwa apa yang dikatakan mantan rektor UGM itu tidak benar dan bohong. “Itu bohong dan idak benar. Kami akan mengambil tindakan-tindakan hukum pidana dan perdata,” kata Jacob.

sumber: beritasatu.com

Continue Reading

Ketua Umum SI

Sebut ‘Bayar 11 Fraksi MPR Uang Berkarung-karung’, Eks Rektor UGM Disomasi

Published

on

By

Jakarta – Forum Konstitusi akan melakukan somasi kepada mantan Rektor UGM Prof Sofian Effendi terkait pernyataannya yang menyebut dalam proses amandemen UUD 1945 dihadiri oleh orang-orang asing yang membawa uang berkarung-karung dan membagi-bagikannya kepada 11 fraksi MPR. Forum ini terdiri atas eks Panitia Ad Hoc (PAH) I dan III BP MPR 1999-2004.

“Secara resmi kami akan menyampaikan somasi kepada Prof Sofian untuk meminta maaf secara terbuka mengklarifikasi pernyataannya. Jika tidak, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum melaporkan secara pidana dan perdata,” kata Pengawas Forum Konstitusi, Hamdan Zoelva, di kantornya dalam konferensi pers di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jaksel, Jumat (13/3/2020).

Hadir dalam konferensi pers itu di antaranya mantan Ketua PAH I BP MPR Jakob Tobing, mantan anggota PAH I Pataniari Siahaan, mantan anggota PAH I Lukman Hakim Saifuddin (mantan Menteri Agama), mantan anggota PAH I Zain Badjeber, mantan anggota PAH I Baharudin Aritonang, mantan anggota PAH I Seto Haryanto, mantan anggota PAH I Irjen (Purn) Ketut Astawa, serta hadir juga mantan anggota PAH I Theo Sambuaga.

Pernyataan Sofian itu disampaikan dalam acara peluncuran buku di sebuah kampus di Jakarta Selatan pada Rabu (11/3) kemarin. Forum Konstitusi menyatakan ucapan Sofyan itu kemudian dimuat di sebuah media online.

Dalam pernyataannya, Sofian menyebut uang berkarung-karung itu untuk membayar guna memasukkan pasal sesuai dengan pesanan. Pernyataan yang tidak diterima yaitu:

Dalam rapat-rapat panitia ad hoc di MPR juga dihadiri oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia dan LSM National Democratic Institute (NDI). Kata Prof Sofyan, membawa uang berkarung-karung ke dalam gedung MPR dan membagi-bagi uang itu kepada semua 11 fraksi.

“Kami ingin menjelaskan kepada masyarakat itu bohong! Tidak benar! Dan selanjutnya kami akan ambil tindakan-tindakan hukum pidana dan perdata,” kata Jacob Tobing.

Forum Konstitusi memberi waktu kepada Sofian dalam waktu maksimal 3 x 24 jam untuk meminta maaf dan mengklarifikasi secara terbuka. Bila tidak, Forum Konstitusi akan melaporkan tindakan hukum.

“Ini terkait kepentingan bangsa. Bukan saja urusan pribadi. Karena ini mendemoralisasi UUD 1945. mendemoralisasi hasil keputusan oleh 700 anggota MPR,” kata Hamdan yang juga mantan Ketua MK itu.

sumber: news.detik.com

Continue Reading

Trending