Connect with us

Nasional

Korps Mahasiswa GPII depok, desak Pemkot depok Cabut IMB Margo Hotel karena diskriminasi Siswi yang Mau PKL

Published

on

Depok—Ramainya pemberitaan terhadap penolakkan siswi untuk melepas hijab saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di hotel Margo, Depok, beberapa waktu yang lalu menuai beragam reaksi dari masyarakat.

Seperti diketahui, ada dua orang pelajar asal Kota Depok ditolak pihak managemen The Margo Hotel saat mengajukan surat permohonan PKL akhir Oktober 2019.

Kronologis kejadian yakni penolakan yang terjadi oleh Managemen The Margo Hotel disebabkan karena dua pelajar tersebut tidak mau melepas hijabnya. Hal itu dikatakan Teti Endrawati (36), warga Kecamatan Sawangan, BiBi SA dari Siswi yang di tolak untuk PKL di Hotel Margo.

Menanggapi penolakan siswi yang hendak melakukan PKL oleh pihak manajemen hotel, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) kota Depok angkat bicara.

“Pelaranggaran siswi untuk PKL ini merupakan bentuk diskriminasi dan HAM. Pihak Hotel Margo sangat tidak bijak dalam hal ini,” tegas Ketua Umum GPII kota Depok, Denni Wahyudi, saat wawancara singkat via telp dengan wartawan, Kamis (28/11).

Pria yang akrab disapa Bung Denni menambahkan Hotel Margo ini sebenarnya juga track recordnya tidak lurus-lurus amat, tahun 2015 manangement Hotel Margo bermasalah terkait dengan Amdal dan Izin IMB yang di keluarkan Pemkot depok.

Deni mengatakan peristiwa penolakan ini dia ketahui dari salah seorang warga bernama Teti Endrawari. “Seperti cerita ibu Teti kepada saya, kronologi perihal ditolaknya sang Seperti diketahui, dua orang pelajar asal Kota Depok ditolak pihak managemen The Margo Hotel saat mengajukan surat permohonan PKL akhir Oktober 2019. Penolakan oleh Managemen The Margo Hotel disebabkan karena dua pelajar tersebut tidak mau melepas hijabnya,” jelasnya.

Kejadian ini, menurut Deni, bermula saat keponakan Teti melakukan survei ke The Margo Hotel untuk mengajukan PKL. Jadi peraturannya setiap yang bekerja tidak boleh menggunakan hijab.

Saat itu, kata Deni menirukan penjelasan Teti, dia langsung menemui salah satu staf yang bekerja di dapur dan menanyakan kebijakan hotel yang melarang karyawannya menggunakan hijab. Dia sempat kaget akan jawaban yang didapat. “Pihak hotel membenarkan bahwa larangan penggunaan hijab oleh setiap karyawati The Margo Hotel benar adanya,” katanya.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan kesepakatan Asosiasi Pengusaha Hotel Internasional. Ia menambahkan sempat bertanya apakah kebijakan tersebut dapat diubah, namun pihak hotel hanya bisa mengubah kebijakan sesuai dengan petunjuk Kementerian Pariwisata.

Kritikan juga datang dari Koprmahasiswa GPII. Haris Nasution selaku Ketua Umum Korpmahasiswa GPII kota Depok sangat geram mengetahui diskrimasi siswi yang di tolak, alasannya hanya karena peraturan yang tidak mengikat.

“Harusnya management hotel margo bisa mengkodisikan. Toh, Hotel-hotel yang lain masih bisa menerima siswi PKL tanpa diskriminasi,” tukasnya.

Melihat kejadian ini, lanjut Haris, Koprma GPII Depok dan segenap Mahasiswa depok akan menyampaikan Aksi di depan umum insyaallah 2 Desember 2019 Kami akan turun kejalan dengan membawa tuntutan.

“Pertama, Mendesak Segera walikota depok mencabut IMB Margo Hotel karena terindikasi diskriminasi kepada agama tertentu dengan melarang PKL siswi berhijab. Kedua, Mendesak Pihak Management Margo hotel untuk klarifikasi sepihak dan memperbaiki kesalahan terhadap prosedur pelarangan Siswi PKL berhijab,” tutup Haris.

Continue Reading

Nasional

SEMMI Dan PERISAI Ancam Laporkan Pemprov DKI Jakarta Ke KPK Hingga Mabes Polri

Published

on

By

Jakarta, –  Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta Pusat bersama Pimpinan Daerah Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI) Jakarta Pusat, meminta Anies Baswedan untuk berani membongkar dugaan korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta barat.

“Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta memecat dan mencopot sejumlah pejabat terkait pembangunan RSUD Cengkareng, khususnya Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selain itu, gubernur wajib melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi RSUD Cengkareng sebagai wujud dari menjalankan pemerintahan yang berani, jujur, adil, makmur,” tegas Kordinator Lapangan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi serumpun Syarikat Islam tersebut, Happy.

Happy menjelaskan organisasi SEMMI dan PERISAI DKI Jakarta mendukung semua Upaya Pembangunan DKI jakarta oleh pemerintahan Anies Baswedan, namun Jangan Mentang-mentang anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) memiliki jabatan sebagai Dewan Pengawas di 7 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi DKI Jakarta, maka praktik-praktik KKN bisa dipakai seenaknya.

“Sebenarnya apa peran Dewan Pengawas RSUD, kenapa pelelangan tender pembangunan yang memenangkan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung sampai pembangunan RSUD Cengkareng itu semuanya tidak beres, selain itu kenapa pokja juga diam padahal seharusnya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung tidak lulus Evaluasi Teknis sebab tidak memiliki alat Utama berupa Tower Crane yang di syaratkan pada Kerangka Acuan Kerja, Ini kok bisa Wijaya Karya lolos dan memenangkan tender padahal banyak syarat yang tidak dipenuhi, ada apa ini?,” tanya Happy heran.

Happy menceritakan keheranannya berdasarkan temuan data yang di analisa bahwasanya seharusnya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung  tidak lulus Evaluasi Teknis karena menawarkan personil tim perencanaan yang bukan merupakan pegawainya.

“Bisa kita bilang pembangunan RSUD Cengkareng sebagai proyek siluman dan ini juga menjadi temuan kami dan harus diklarifikasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Oleh sebab itu kami mendesak inspektorat melakukan penyelidikan terkait pembangunan RSUD Cengkareng Gate,” tambahnya. 

Happy mengatakan ASB untuk 1 meter persegi pembangunan RSUD Cengkareng dengan nilai Rp.9.666.501,81/m2 harus berpedoman pada rincian dalam system E-budgeting yang sudah ada sebelumnya yaitu rincian ASB tersebut terdiri dari Dua lantai Basement, satu lantai dasar, satu mezzanine, delapan lantai utama dengan pekerjaan gondola namun saat ini pembangunan RSUD Cengkareng hanya ada di delapan lantai utama, tanpa pengerjaan gondola dan tanpa lantai basement, tanpa lantai dasar dan mezzanine berarti ada bangunan yang hilang.

“Banyak yang aneh dan item yang hilang atau tidak sesuai dalam bangunan RSUD Cengkareng. Luas Kerangka Acuan Kerja proyek RSUD Cengkareng juga seharusnya mengacu pada Luas rancangan awal yaitu 16.472m2. Sedangkan yang di input pada E-Budgeting yaitu 16.976 m2 sehingga ada selisih 504 m2, itu bangunan bisa selisih dan lari kemana,” ujarnya.

Oleh karena itu, SEMMI dan PERISAI mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk memecat dan mencopot Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Cengkareng dan sejumlah pejabat terkait lainnya serta memberikan sanksi dan Menerbitkan Daftar Hitam Perusahaan bagi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung.

“Akibat pengerjaan skandal mark up dan lelang ini, kami menduga daerah kehilangan uang sebesar 25 M. Kami juga akan melaporkan hal ini ke KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut atas temuan ini. Hal itu kami pastikan berlangsung dalam waktu dekat,” tutup Happy.

Hingga menjelang petang Aksi Demonstrasi didepan balaikota berakhir, tidak ada satupun orang dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang menemui pemuda dan mahasiswa, mereka berjanji akan kembali lagi untuk mensuarakan hal yang sama di minggu depan.

Continue Reading

Nasional

Simposium Nasional, Sekjen Wantannas jelaskan pentingnya pengembangan energy baru dan terbarukan

Published

on

By

Jakarta – Patroli terpadu pencegahan karhutla telah jangkau 1982 desa, hal ini  disampaikan oleh  Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam Keynote Speach pada Simposium Ketahanan Nasional di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Acara ini diselenggarakan oleh DPP KNPI serta didukung KAM IPB dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Dalam paparannya, Siti Nurbaya menyatakan luas kebakaran hutan dan lahan cenderung mengalami penurunan. Patroli terpadu pencegahan  karhutla dilakukan di 8 provinsi rawan karhutla: Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,  Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Desa  Jangkauan pada tahun 2019 adalah 1.982 desa dengan 533 pos komando di tingkat desa.

Berkaitan dengan Reforma Agraria, Menteri LHK menyebutkan langkah aktif menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan untuk mendorong keadilan bagi masyarakat. Dari target 4,1 juta ha telah terpenuhi  2,65 juta ha atau setara 63%, antara lain untuk lahan garapan sawah dan  tambak rakyat 984 ribu ha, transmigrasi termasuk fasilitas umum 264 ribu ha,  dan sawah baru 39 ribu ha

Sekjen Wantannas Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaluddin,MAP dalam makalahnya tentang Ketahanan Energi dalam Menunjang Ketahanan Nasional, antara lain menyoroti tentang pengembangan energy baru dan terbarukan. Pemerintah Indonesia terus terlibat aktif dalam memenuhi Paris Agreement melalui pelaksanaan berbagai kebijakan seputar energi baru terbarukan (EBT). Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengontrol konsumsi energi masyarakat, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah terus mendorong upaya pengembangan EBT dan tercapainya bauran energi 23 persen sesuai dengan kebijakan energi nasional pada 2025. Salah satu upaya yang ditempuh yakni melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 10,4 persen, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) dan EBT lainnya sebesar 12,6 persen

Pembicara lain Bayu A. Yulianto dalam paparannya tentang prinsip-prinsip Ketahanan Nasional dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA) menyebutkan 3 isu Pokok Ketahanan Nasional dalam bidang SDA-LH, yaitu Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Ketahanan Air. Tantangan yang dihadapi antara lain pemanfaatan SDA masih level primer dan nilai tambah rendah, kualitas lingkungan masih buruk (udara dan air), deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan, kegiatan ekonomi masih belum ramah lingkungan, konektivitas laut, kemaritiman dan potensi laut masih belum dimanfaatkan optimal serta ekonomi biodiversity dan jasa lingkungan belum dimanfaatkan secara optimal

Sedangkan Badan Intelejen Negara, dalam makalahnya tentang Ketahanan Nasional ini antara lain mengingatkan tentang besarnya populasi dan kebebasan pengguna media sosial di indonesia yang banyak diisi oleh kalangan muda, tidak diimbangi dengan literasi yang cukup serta aturan yang memadai, sehingga banyak persoalan yang ada di dunia nyata saat ini justru bermula dari media sosial. Sebagai ormas pemuda, KNPI diharapkan dapat berperan sebagai trigger sehingga dapat terus menjadi agen utama menjaga keutuhan nkri dengan memelihara kerukunan antar umat beragama, membudidayakan rasa saling membutuhkan, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada didalam negara kesatuan republik indonesia serta bersama-sama menjunjung tinggi martabat bangsa dimata bangsa lain.*

Continue Reading

Nasional

Rahmat Al Kafi terpilih Jadi Ketum IKAMI Sulsel di Munas ke XVIII

Published

on

By

Musyawarah Nasional Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Sulawesi Selatan (Munas IKAMI Sulsel) XVIII di Jakarta telah selesai dan memilih Rahmat Al Kafi sebagai Ketua Umum IKAMI Sulsel. Munas Dihadiri 29 cabang penuh IKAMI Sulsel dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Dari Munas yang berlangsung muncul kandidat Rahmat Al Kafi yang merupakan kader dari IKAMI Cabang Malang dan Darwis Embong Bulan yang merupakan kader dari IKAMI Cabang Jakarta. Keputusan Munas berdasarkan suara forum, itu dimenangkan Rahmat Alkafi,” ujar Presidium Sidang I Munas IKAMI Sulsel XVIII, Wiranto Embong Bulan usai menutup Munas IKAMI Sulsel XVIII di Jakarta, Minggu (29/12/2019).

Dari 29 cabang yang telah menentukan pilihannya, 12 suara memilih Rahmat Al Kafi, 10 suara memilih Darwis Embong Bulan, dan 7 suara memilih abstain. 29 Cabang tersebut memilih melanjutkan Munas XVIII IKAMI Sulsel di Jakarta karena pada pelaksanaan Munas di Cileungsi, Bogor tercoreng dengan penunjukkan secara sepihak M. Iqra Zulfikar Wisnu yang notabene merupakan kader aktif partai politik. Terlebih Fikar ditunjuk oleh Steering Committee (SC) dan bukan presidium sidang.

“Kelanjutan Munas IKAMI di Jakarta ini berlangsung dengan konstitusional, karena Munas yang sebelumnya berlangsung di Cileungsi, Bogor itu memang banyak sekali yang menabrak aturan. Yang pertama, tidak sah karena kandidat yang dipilih secara sepihak saat di Munas itu ialah kader partai. Yang kedua, yang memimpin persidangan pada saat itu bukan presidium sidang, tapi yang memimpin persidangan ialah steering committee (SC), dan dengan palu sidang yang berbeda,” jelasnya.

Wiranto menegaskan penunjukkan Fikar yang merupakan kader parpol dan ditunjuk oleh SC jelas melanggar aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAMI Sulsel. Terlebih, sejumlah cabang yang menyerahkan suaranya ke Fikar bukan merupakan cabang penuh IKAMI Sulsel dan masih cabang persiapan, atau baru diajukan pembentukannya saat Munas IKAMI Sulsel XVIII berlangsung.

“Yang memilih kandidat dari parpol itu 8 cabang dan bukan cabang penuh. Dan Munas yang dilanjutkan di Jakarta itu dipimpin 3 presidium sidang, yang sebelumnya telah memimpin jalannya Munas Bogor,” imbuhnya.

Sebanyak 29 cabang penuh IKAMI Sulsel XVIII yang memilih melanjutkan Munas di Jakarta ialah; Bali, Surabaya, Malang, Kota Batu, Kab. Malang, Minahasa, Manado, Buru, Konawe, Kendari, Bogor, DKI Jakarta, Bekasi, Tarakan, Bontang, Ambon, Inhil, Kutai Kertanegara, Jember, Toli-Toli, Palu, Luwuk, Merauke, Kota Jayapura, Kota Sorong, Gorontalo, Mamuju, Buol, Palembang.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IKAMI Sulsel terpilih Rahmat Al Kafi berterima kasih kepada kepedulian 29 cabang yang memilih menyelamatkan organisasi IKAMI Sulsel dari kepentingan politik praktis. Menurutnya sudah saatnya IKAMI Sulsel bangkit sebagai organisasi mahasiswa yang mandiri, terintegrasi, dan profesional.

“Visi kami IKAMI Sulsel MANTAP; Mandiri, Terintegrasi, dan Profesional. Kalau mandiri itu kita dorong teman-teman cabang punya badan usaha sendiri, atau punya produk. Dengan kemandirian juga kita dorong teman-teman untuk menjadi pengusaha-pengusaha. Sehingga nanti pengusaha-pengusaha Sulsel yang di daerah-daerah mereka itu jadi mentor-mentor bisnis,” kata Kafi usai menerima hasil Munas IKAMI Sulsel XVIII dari presidium sidang.

Kafi ingin agar PB IKAMI Sulsel menjadi milik semua cabang. Selain itu PB IKAMI Sulsel juga sudah seharusnya terintegrasi dengan Kerukukan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kalau terintegrasi kita mau PB ini milik seluruh cabang, jadi tidak ada lagi cabang yang merasa dia hidup tanpa PB, jadi seluruh cabang terkoneksi termasuk website, kartu anggota, kita juga ingin IKAMI itu terintegrasi dengan KKSS, pemerintah, dan tokoh-tokoh,” tuturnya.

Continue Reading

Trending