Connect with us

Hukum

Kekerasan dan penganiyaan yang menimpa Kader Hmi UNAS, Ketua SEMMI Jakpus Angkat suara

Published

on

Jakarta- Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Jakarta pusat, senata menegaskan bahwa kasus pemukulan dan penusukan kepada kader HMI UNAS, harus segera diusut tuntas oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

“Republik Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu Polri sebagai aparat penegak hukum harus bisa mengusut tuntas kasus pemukulan dan penusukan yang menimpa kader Hmi Unas Cabang Jakarta Selatan.”Ujar Senata

senata menjelaskan bahwa Peristiwa seperti ini harus tuntas, bilamana oknum-oknum tersebut tidak di tangkap dan diadili maka akan muncul kecemasan dari masyarakat terhadap tugas dan fungsi kepolisian .

“saya meminta kepada polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan pelaku penganiayaan harus ditangkap serta diadili supaya masyarakat pun tidak cemas atas kejadian penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku dari salah satu Ormas di jakarta kepada kader Hmi Unas Cabang Jakarta Selatan.” Ujarnya

Continue Reading

Hukum

Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat Mendukung Revisi UU KPK

Published

on

By

jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi Beberapa Hari Ini Menjadi Sorotan Publik, Bukan Karena Adanya Koruptor Yang Di Tangkap Bukan Juga Karena Adanya Kasus Besar Yang Di Ungkap Akan Tetapi Karena Adanya Perdebatan Panjang Terkait Revisi Undang-undang KPK Yang Sedang Di Bahas Oleh DPR-RI.

menurut yayan ketua koordinator SMART, Hal Yang Sangat Menjadi Sorotan Dalam Hal Ini UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Ayat 1 Huruf A.

“kita tahu bahwa dalam UU KPK tertuang klausul, Dalam Melaksanakan Tugas Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 6 Huruf C, Komisi Pemberantasan korupsi Berwenang Melakukan Penyadapan Dan Merekam Pembicaraan” ujar yayan

“Namun Terkait Penyadapan Ada Juga Aturan Perundang-undangan Yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Imbuhnya

Berdasarkan Pasal 40 UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Mengatakan Bahwa Segala Jenis Penyadapan Jaringan Telekomunikasi Apapun Bentuknya Adalah Kegiatan Ilegal, Hal Ini juga Bertentangan dalam Pasal 56 UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Bahwa Penyadapan Dapat Dikenai Hukuman ancaman Pidana 15 Tahun Penjara.

“Menurut Kajian Dan Diskusi Kami Sudah Layak Dan Sangat Pas Untuk Merevisi Undang-Undang KPK itu Langkah Solutif Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang terjadi Selama ini. Menurut Kajian Kami Revisi Undang-undang KPK Akan Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Ungkap Yayan

Melalui Konferensi nya Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat Menyatakan Sikap Mendukung Revisi UU KPK :

1.Mendukung Penuh agenda DPR RI bersama pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU KPK.

2. Mendorong agar pemerintah segera melakukan koordinasi dengan lembaga legislatif untuk merampungkan dan mengesahkan Rencana Revisi UU KPK.

3. Meminta kepada seluruh instrumen KPK untuk fokus bekerja melakukan tugas dan kewajibannya dibandingkan mengomentari soal adanya rencana revisi terhadap UU KPK.

4. Mendukung Dan Mengapresiasi Pansel Dan Hasil Capim KPK Karena Semua Yang Lolos Sudah Melewati Semua Proses Test Tertulis, Wawancara, Psikologi Dan Test Integritas.

5. Kami Dari Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat (SMART) Juga Memberikan Edukasi Ke Publik Bahwasanya Semakin Banyak Koruptor Yang Di Tangkap Bukan Semakin Bagus Kinerja KPK Akan Tetapi Semakin Belum Berhasilnya Lembaga Anti Rasuah Ini. Seharusnya KPK Mengutamakan Dalam Pencegahan. nah Melalui Revisi UU Ini Adalah Solusi Terbaik Bagi Nama Baik KPK Dalam Memberantas Korupsi Bersama Kita Perangi Korupsi.

Continue Reading

Trending