Connect with us

Nasional

Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya (GEMPAR) meminta KPK mengusut  dugaan kasus-kasus korupsi Bupati Pemalang.

Published

on

Jakarta- Aktivis mahasiswa dan pemuda yang berada di bawah naungan Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya (GEMPAR) melakukan aksi demonstrasi didepan gedung KPK, jumat 25/10/2019.

Aksi yang berlangsung pada jumat sore tersebut meminta KPK melakukan bersih-bersih di pemalang dari praktik KKN dan mengusut  dugaan kasus-kasus korupsi Bupati Pemalang.

Beberapa aktifis GEMPAR yang berasal dari Aliansi solidaritas Aktivis jawa tengah, Himpunan Mahasiswa Pemalang Raya,  Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI), gencar suarakan 12 dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme di pemalang, termasuk didalamnya dugaan penyimpangan proyek pengurugkan tanah untuk kantor DPRD Kab. Pemalang tahun 2016.

Menurut koordinator GEMPAR,  hasil dari BPKB sudah ditemukan adanya dugaan kerugian Negara, namun sampai saat ini belum ada satupun Penyidik atau Jaksa yang melakukan penyidikan, selain itu Gempar menyampaikan kepada KPK terkait dugaan korupsi di berbagai Mark-up pembangunan di pemalang. 

Hamu Fauzi  yang juga merupakan wakil ketua di OKP AMSI menyerukan kepada seluruh aktivis kepemudaan dan mahasiswa baik itu tingkat nasional maupun tingkat daerah untuk ikut turun menyuarakan gerakan serupa di daerah maupun pusat demi kemajuan pembangunan di pemalang.

“Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan kabupaten pemalang menjadi maju dan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik maka, Kami menyerukan kepada semua masyarakat, pemuda Aktivis, dan mahasiswa  di Pemalang serta dimanapun cah pemalang berada untuk bersama-sama selamatkan Kabupaten Pemalang dari oknum pejabat yang menggerogoti kekayaan negara dan uang Rakyat.” ujar nya

selain itu Syauqi  yang merupakan Pengurus PERISAI, menjelaskan bahwa saat ini GEMPAR menaruh harapan Besar Kepada ketua KPK yang Baru, oleh karena itu dia meminta KPK perlu mengusut dugaan Korupsi yang dilakukan Bupati Pemalang.

“Kami meminta dan memohon kepada KPK agar segera mengusut tuntas carut-marut persoalan KKN di Pemalang, kami Percaya dan mendukung Bapak Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang Baru untuk dapat memberantas korupsi di pemalang serta dapat mengusut tuntas dugaan-dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Junaedi Bupati Pemalang” 

M Hapy dari Aliansi Solidaritas Aktivis Jawa Tengah menyampaikan mendukung penuh kinerja KPK yang telah sukses membongkar praktek korupsi di berbagai daerah, oleh karena itu dia meminta KPK segera tangani Kasus-kasus korupsi yang ada di Pemalang.

“Kami Apresiasi Kinerja KPK yang selama ini mampu menangkap para koruptor, dan Kami mendukung KPK untuk meminta KPK segera selidiki dugaan korupsi di pemalang, kami turun disini karena kepedulian dan rasa solidaritas kami terhadap aktivis mahasiswa pemalang dalam rangka mewujudkan pemalang yang bersih dari KKN.” ujar M. Hapy

Dalam aksi tersebut para aktivis dan pemuda membakar foto Junaedi Bupati Pemalang di depan lembaga anti rasuah sebagai wujud kekecewaan atas berbagai macam persoalan yang terjadi di kabupaten pemalang. 

Continue Reading

Nasional

SEMMI Dan PERISAI Ancam Laporkan Pemprov DKI Jakarta Ke KPK Hingga Mabes Polri

Published

on

By

Jakarta, –  Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta Pusat bersama Pimpinan Daerah Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI) Jakarta Pusat, meminta Anies Baswedan untuk berani membongkar dugaan korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta barat.

“Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta memecat dan mencopot sejumlah pejabat terkait pembangunan RSUD Cengkareng, khususnya Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selain itu, gubernur wajib melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi RSUD Cengkareng sebagai wujud dari menjalankan pemerintahan yang berani, jujur, adil, makmur,” tegas Kordinator Lapangan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi serumpun Syarikat Islam tersebut, Happy.

Happy menjelaskan organisasi SEMMI dan PERISAI DKI Jakarta mendukung semua Upaya Pembangunan DKI jakarta oleh pemerintahan Anies Baswedan, namun Jangan Mentang-mentang anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) memiliki jabatan sebagai Dewan Pengawas di 7 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi DKI Jakarta, maka praktik-praktik KKN bisa dipakai seenaknya.

“Sebenarnya apa peran Dewan Pengawas RSUD, kenapa pelelangan tender pembangunan yang memenangkan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung sampai pembangunan RSUD Cengkareng itu semuanya tidak beres, selain itu kenapa pokja juga diam padahal seharusnya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung tidak lulus Evaluasi Teknis sebab tidak memiliki alat Utama berupa Tower Crane yang di syaratkan pada Kerangka Acuan Kerja, Ini kok bisa Wijaya Karya lolos dan memenangkan tender padahal banyak syarat yang tidak dipenuhi, ada apa ini?,” tanya Happy heran.

Happy menceritakan keheranannya berdasarkan temuan data yang di analisa bahwasanya seharusnya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung  tidak lulus Evaluasi Teknis karena menawarkan personil tim perencanaan yang bukan merupakan pegawainya.

“Bisa kita bilang pembangunan RSUD Cengkareng sebagai proyek siluman dan ini juga menjadi temuan kami dan harus diklarifikasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Oleh sebab itu kami mendesak inspektorat melakukan penyelidikan terkait pembangunan RSUD Cengkareng Gate,” tambahnya. 

Happy mengatakan ASB untuk 1 meter persegi pembangunan RSUD Cengkareng dengan nilai Rp.9.666.501,81/m2 harus berpedoman pada rincian dalam system E-budgeting yang sudah ada sebelumnya yaitu rincian ASB tersebut terdiri dari Dua lantai Basement, satu lantai dasar, satu mezzanine, delapan lantai utama dengan pekerjaan gondola namun saat ini pembangunan RSUD Cengkareng hanya ada di delapan lantai utama, tanpa pengerjaan gondola dan tanpa lantai basement, tanpa lantai dasar dan mezzanine berarti ada bangunan yang hilang.

“Banyak yang aneh dan item yang hilang atau tidak sesuai dalam bangunan RSUD Cengkareng. Luas Kerangka Acuan Kerja proyek RSUD Cengkareng juga seharusnya mengacu pada Luas rancangan awal yaitu 16.472m2. Sedangkan yang di input pada E-Budgeting yaitu 16.976 m2 sehingga ada selisih 504 m2, itu bangunan bisa selisih dan lari kemana,” ujarnya.

Oleh karena itu, SEMMI dan PERISAI mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk memecat dan mencopot Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Cengkareng dan sejumlah pejabat terkait lainnya serta memberikan sanksi dan Menerbitkan Daftar Hitam Perusahaan bagi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung.

“Akibat pengerjaan skandal mark up dan lelang ini, kami menduga daerah kehilangan uang sebesar 25 M. Kami juga akan melaporkan hal ini ke KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut atas temuan ini. Hal itu kami pastikan berlangsung dalam waktu dekat,” tutup Happy.

Hingga menjelang petang Aksi Demonstrasi didepan balaikota berakhir, tidak ada satupun orang dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang menemui pemuda dan mahasiswa, mereka berjanji akan kembali lagi untuk mensuarakan hal yang sama di minggu depan.

Continue Reading

Nasional

Simposium Nasional, Sekjen Wantannas jelaskan pentingnya pengembangan energy baru dan terbarukan

Published

on

By

Jakarta – Patroli terpadu pencegahan karhutla telah jangkau 1982 desa, hal ini  disampaikan oleh  Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam Keynote Speach pada Simposium Ketahanan Nasional di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Acara ini diselenggarakan oleh DPP KNPI serta didukung KAM IPB dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Dalam paparannya, Siti Nurbaya menyatakan luas kebakaran hutan dan lahan cenderung mengalami penurunan. Patroli terpadu pencegahan  karhutla dilakukan di 8 provinsi rawan karhutla: Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,  Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Desa  Jangkauan pada tahun 2019 adalah 1.982 desa dengan 533 pos komando di tingkat desa.

Berkaitan dengan Reforma Agraria, Menteri LHK menyebutkan langkah aktif menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan untuk mendorong keadilan bagi masyarakat. Dari target 4,1 juta ha telah terpenuhi  2,65 juta ha atau setara 63%, antara lain untuk lahan garapan sawah dan  tambak rakyat 984 ribu ha, transmigrasi termasuk fasilitas umum 264 ribu ha,  dan sawah baru 39 ribu ha

Sekjen Wantannas Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaluddin,MAP dalam makalahnya tentang Ketahanan Energi dalam Menunjang Ketahanan Nasional, antara lain menyoroti tentang pengembangan energy baru dan terbarukan. Pemerintah Indonesia terus terlibat aktif dalam memenuhi Paris Agreement melalui pelaksanaan berbagai kebijakan seputar energi baru terbarukan (EBT). Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengontrol konsumsi energi masyarakat, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah terus mendorong upaya pengembangan EBT dan tercapainya bauran energi 23 persen sesuai dengan kebijakan energi nasional pada 2025. Salah satu upaya yang ditempuh yakni melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 10,4 persen, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) dan EBT lainnya sebesar 12,6 persen

Pembicara lain Bayu A. Yulianto dalam paparannya tentang prinsip-prinsip Ketahanan Nasional dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA) menyebutkan 3 isu Pokok Ketahanan Nasional dalam bidang SDA-LH, yaitu Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Ketahanan Air. Tantangan yang dihadapi antara lain pemanfaatan SDA masih level primer dan nilai tambah rendah, kualitas lingkungan masih buruk (udara dan air), deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan, kegiatan ekonomi masih belum ramah lingkungan, konektivitas laut, kemaritiman dan potensi laut masih belum dimanfaatkan optimal serta ekonomi biodiversity dan jasa lingkungan belum dimanfaatkan secara optimal

Sedangkan Badan Intelejen Negara, dalam makalahnya tentang Ketahanan Nasional ini antara lain mengingatkan tentang besarnya populasi dan kebebasan pengguna media sosial di indonesia yang banyak diisi oleh kalangan muda, tidak diimbangi dengan literasi yang cukup serta aturan yang memadai, sehingga banyak persoalan yang ada di dunia nyata saat ini justru bermula dari media sosial. Sebagai ormas pemuda, KNPI diharapkan dapat berperan sebagai trigger sehingga dapat terus menjadi agen utama menjaga keutuhan nkri dengan memelihara kerukunan antar umat beragama, membudidayakan rasa saling membutuhkan, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada didalam negara kesatuan republik indonesia serta bersama-sama menjunjung tinggi martabat bangsa dimata bangsa lain.*

Continue Reading

Nasional

Rahmat Al Kafi terpilih Jadi Ketum IKAMI Sulsel di Munas ke XVIII

Published

on

By

Musyawarah Nasional Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Sulawesi Selatan (Munas IKAMI Sulsel) XVIII di Jakarta telah selesai dan memilih Rahmat Al Kafi sebagai Ketua Umum IKAMI Sulsel. Munas Dihadiri 29 cabang penuh IKAMI Sulsel dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Dari Munas yang berlangsung muncul kandidat Rahmat Al Kafi yang merupakan kader dari IKAMI Cabang Malang dan Darwis Embong Bulan yang merupakan kader dari IKAMI Cabang Jakarta. Keputusan Munas berdasarkan suara forum, itu dimenangkan Rahmat Alkafi,” ujar Presidium Sidang I Munas IKAMI Sulsel XVIII, Wiranto Embong Bulan usai menutup Munas IKAMI Sulsel XVIII di Jakarta, Minggu (29/12/2019).

Dari 29 cabang yang telah menentukan pilihannya, 12 suara memilih Rahmat Al Kafi, 10 suara memilih Darwis Embong Bulan, dan 7 suara memilih abstain. 29 Cabang tersebut memilih melanjutkan Munas XVIII IKAMI Sulsel di Jakarta karena pada pelaksanaan Munas di Cileungsi, Bogor tercoreng dengan penunjukkan secara sepihak M. Iqra Zulfikar Wisnu yang notabene merupakan kader aktif partai politik. Terlebih Fikar ditunjuk oleh Steering Committee (SC) dan bukan presidium sidang.

“Kelanjutan Munas IKAMI di Jakarta ini berlangsung dengan konstitusional, karena Munas yang sebelumnya berlangsung di Cileungsi, Bogor itu memang banyak sekali yang menabrak aturan. Yang pertama, tidak sah karena kandidat yang dipilih secara sepihak saat di Munas itu ialah kader partai. Yang kedua, yang memimpin persidangan pada saat itu bukan presidium sidang, tapi yang memimpin persidangan ialah steering committee (SC), dan dengan palu sidang yang berbeda,” jelasnya.

Wiranto menegaskan penunjukkan Fikar yang merupakan kader parpol dan ditunjuk oleh SC jelas melanggar aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAMI Sulsel. Terlebih, sejumlah cabang yang menyerahkan suaranya ke Fikar bukan merupakan cabang penuh IKAMI Sulsel dan masih cabang persiapan, atau baru diajukan pembentukannya saat Munas IKAMI Sulsel XVIII berlangsung.

“Yang memilih kandidat dari parpol itu 8 cabang dan bukan cabang penuh. Dan Munas yang dilanjutkan di Jakarta itu dipimpin 3 presidium sidang, yang sebelumnya telah memimpin jalannya Munas Bogor,” imbuhnya.

Sebanyak 29 cabang penuh IKAMI Sulsel XVIII yang memilih melanjutkan Munas di Jakarta ialah; Bali, Surabaya, Malang, Kota Batu, Kab. Malang, Minahasa, Manado, Buru, Konawe, Kendari, Bogor, DKI Jakarta, Bekasi, Tarakan, Bontang, Ambon, Inhil, Kutai Kertanegara, Jember, Toli-Toli, Palu, Luwuk, Merauke, Kota Jayapura, Kota Sorong, Gorontalo, Mamuju, Buol, Palembang.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IKAMI Sulsel terpilih Rahmat Al Kafi berterima kasih kepada kepedulian 29 cabang yang memilih menyelamatkan organisasi IKAMI Sulsel dari kepentingan politik praktis. Menurutnya sudah saatnya IKAMI Sulsel bangkit sebagai organisasi mahasiswa yang mandiri, terintegrasi, dan profesional.

“Visi kami IKAMI Sulsel MANTAP; Mandiri, Terintegrasi, dan Profesional. Kalau mandiri itu kita dorong teman-teman cabang punya badan usaha sendiri, atau punya produk. Dengan kemandirian juga kita dorong teman-teman untuk menjadi pengusaha-pengusaha. Sehingga nanti pengusaha-pengusaha Sulsel yang di daerah-daerah mereka itu jadi mentor-mentor bisnis,” kata Kafi usai menerima hasil Munas IKAMI Sulsel XVIII dari presidium sidang.

Kafi ingin agar PB IKAMI Sulsel menjadi milik semua cabang. Selain itu PB IKAMI Sulsel juga sudah seharusnya terintegrasi dengan Kerukukan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kalau terintegrasi kita mau PB ini milik seluruh cabang, jadi tidak ada lagi cabang yang merasa dia hidup tanpa PB, jadi seluruh cabang terkoneksi termasuk website, kartu anggota, kita juga ingin IKAMI itu terintegrasi dengan KKSS, pemerintah, dan tokoh-tokoh,” tuturnya.

Continue Reading

Trending