Connect with us

Nasional

DISKUSI FORUM OKP NASIONAL DI DPR ” SELAMATKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA INDONESIA”

Published

on

Jakarta – Sejumlah 76 Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Tingkat Nasional menggelar Diskusi Publik, Kamis 17/10/2019 di Press Room Media Center Gedung Nusantara III DPR/MPR RI dengan menghadirkan Narasumber Tokoh Muda yang saat ini jadi Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Nazamuddin dan Tokoh Olahraga Nasional Legendaris H. Icuk Sugiarto serta Tokoh Pemuda Betawi Bung Rahmat HS.

“Kami hadirkan para tokoh Pemuda hari ini di Rumah Rakyat ini demi menyelamatkan Pemuda dan Olahraga Indonesia” ujar Medi Sumaedi, SH selaku Ketua Panitia yang juga sebagai Ketua Umum MAPANCAS

Dalam diskusi tersebut Para Pimpinan OKP Nasional sangat antusias membahas bagaimana rumusan agar Kepemudaan dan Olahraga Nasional kedepan dapat lebih maju.

Bung Sultan Nazamuddin menyampaikan bahwa tantangan Pemuda kedepan akan semakin kompleks, saat ini bagaimana kita melihat realitas para anak muda yang terpapar saparatisme, radikalisme, tawuran, narkoba dll, sementara disisi lain dunia digital dan globalisasi menawarkan banyak peluang dan kesempatan bagi kaum muda untuk maju, mandiri dan memiliki daya saing.

Sementara itu, H. Icuk dalam paparannya memakai tag line kedepan bagaimana Pemuda Mandiri, Olahraga Berprestasi dan Indonesia Berbudi Pekerti.
Dalam penjelasannya bagaimana kedepan Kemenpora itu harus dipimpin tokoh yang bersih dari korupsi.

” Bagaimana agar ada upaya untuk membersihkan Kemenpora dari Kolusi dan Korupsi agar kedepan pemuda bisa mandiri dan olahraga berprestasi serta Indonesia berbudi Pekerti” ujar Icuk

Bung Rahmat HS dalam ulasannya menyampaikan bahwa kunci menyelamatkan Pemuda dan Olahraga Indonesia kuncinya Calon Menteri Pemuda dan Olahraga kedepan harus Profesional yang memiliki kompetensi dan Pengalaman Kepemudaan dan keolahragaan ” Kalau saya ditanya, Mas Icuk Sugiarto lah Tokoh yang pantas menjadi Menpora kedepan, kenapa ? Sebab beliau adalah tokoh olahraga yang go internasional dan pernah berproses di dunia kepemudaan yakni di KNPI, Kosgoro dll” jelas Rahmat di forum tsb.

Acara ini dihadiri sekitar 80 pimpinan OKP Nasional dan Undangan, di kesimpulan akhir, semua bersepakat untuk merekomendasikan kepada Presiden RI Pak Jokowi agar Mas Icuk Sugiarto diberikan amanah untuk menjadi MENPORA RI 2019-2024.

Diawal diskusi, Tokoh Pemuda Bung Ahmad Yani, inisiator kegiatan ini dalam Sambutan dan pengantarnya menyatakan bahwa dengan Diskusi ini diharapkan para tokoh pemuda diharapkan dapat memberikan solusi dan masukan yang nantinya secara terbuka akan tersampaikan kepada Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo.

” Dengan realitas hari ini dimana para pemuda sudah kehilangan jati dirinya, memudarnya nasionalisme, terpapar radikalisme, narkoba dan ketidakmandiriannya, sementara olahraga itu bisa membesarkan nama Bangsa, sebagai contoh bagaimana Brazil dan Argentina, negara miskin tapi populis didunia karena olahraga bolanya, atas semua realitas itu, maka Kemenpora itu saat ini adalah Kementerian yang sangat strategis dan potensial, makanya Bapak Presiden harus mengamanahkan Kementerian ini kepada orang yang berkompeten dan tepat, kalau tidak, maka tunggulah kehancuran pemuda dan olahraga kedepan” jelas Ketua Umum PPMK dan Ketua DPP Korps Alumni KNPI ini.

Continue Reading

Nasional

SEMMI Dan PERISAI Ancam Laporkan Pemprov DKI Jakarta Ke KPK Hingga Mabes Polri

Published

on

By

Jakarta, –  Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta Pusat bersama Pimpinan Daerah Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI) Jakarta Pusat, meminta Anies Baswedan untuk berani membongkar dugaan korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta barat.

“Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta memecat dan mencopot sejumlah pejabat terkait pembangunan RSUD Cengkareng, khususnya Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selain itu, gubernur wajib melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi RSUD Cengkareng sebagai wujud dari menjalankan pemerintahan yang berani, jujur, adil, makmur,” tegas Kordinator Lapangan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi serumpun Syarikat Islam tersebut, Happy.

Happy menjelaskan organisasi SEMMI dan PERISAI DKI Jakarta mendukung semua Upaya Pembangunan DKI jakarta oleh pemerintahan Anies Baswedan, namun Jangan Mentang-mentang anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) memiliki jabatan sebagai Dewan Pengawas di 7 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi DKI Jakarta, maka praktik-praktik KKN bisa dipakai seenaknya.

“Sebenarnya apa peran Dewan Pengawas RSUD, kenapa pelelangan tender pembangunan yang memenangkan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung sampai pembangunan RSUD Cengkareng itu semuanya tidak beres, selain itu kenapa pokja juga diam padahal seharusnya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung tidak lulus Evaluasi Teknis sebab tidak memiliki alat Utama berupa Tower Crane yang di syaratkan pada Kerangka Acuan Kerja, Ini kok bisa Wijaya Karya lolos dan memenangkan tender padahal banyak syarat yang tidak dipenuhi, ada apa ini?,” tanya Happy heran.

Happy menceritakan keheranannya berdasarkan temuan data yang di analisa bahwasanya seharusnya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung  tidak lulus Evaluasi Teknis karena menawarkan personil tim perencanaan yang bukan merupakan pegawainya.

“Bisa kita bilang pembangunan RSUD Cengkareng sebagai proyek siluman dan ini juga menjadi temuan kami dan harus diklarifikasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Oleh sebab itu kami mendesak inspektorat melakukan penyelidikan terkait pembangunan RSUD Cengkareng Gate,” tambahnya. 

Happy mengatakan ASB untuk 1 meter persegi pembangunan RSUD Cengkareng dengan nilai Rp.9.666.501,81/m2 harus berpedoman pada rincian dalam system E-budgeting yang sudah ada sebelumnya yaitu rincian ASB tersebut terdiri dari Dua lantai Basement, satu lantai dasar, satu mezzanine, delapan lantai utama dengan pekerjaan gondola namun saat ini pembangunan RSUD Cengkareng hanya ada di delapan lantai utama, tanpa pengerjaan gondola dan tanpa lantai basement, tanpa lantai dasar dan mezzanine berarti ada bangunan yang hilang.

“Banyak yang aneh dan item yang hilang atau tidak sesuai dalam bangunan RSUD Cengkareng. Luas Kerangka Acuan Kerja proyek RSUD Cengkareng juga seharusnya mengacu pada Luas rancangan awal yaitu 16.472m2. Sedangkan yang di input pada E-Budgeting yaitu 16.976 m2 sehingga ada selisih 504 m2, itu bangunan bisa selisih dan lari kemana,” ujarnya.

Oleh karena itu, SEMMI dan PERISAI mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk memecat dan mencopot Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Cengkareng dan sejumlah pejabat terkait lainnya serta memberikan sanksi dan Menerbitkan Daftar Hitam Perusahaan bagi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung.

“Akibat pengerjaan skandal mark up dan lelang ini, kami menduga daerah kehilangan uang sebesar 25 M. Kami juga akan melaporkan hal ini ke KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut atas temuan ini. Hal itu kami pastikan berlangsung dalam waktu dekat,” tutup Happy.

Hingga menjelang petang Aksi Demonstrasi didepan balaikota berakhir, tidak ada satupun orang dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang menemui pemuda dan mahasiswa, mereka berjanji akan kembali lagi untuk mensuarakan hal yang sama di minggu depan.

Continue Reading

Nasional

Simposium Nasional, Sekjen Wantannas jelaskan pentingnya pengembangan energy baru dan terbarukan

Published

on

By

Jakarta – Patroli terpadu pencegahan karhutla telah jangkau 1982 desa, hal ini  disampaikan oleh  Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam Keynote Speach pada Simposium Ketahanan Nasional di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Acara ini diselenggarakan oleh DPP KNPI serta didukung KAM IPB dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Dalam paparannya, Siti Nurbaya menyatakan luas kebakaran hutan dan lahan cenderung mengalami penurunan. Patroli terpadu pencegahan  karhutla dilakukan di 8 provinsi rawan karhutla: Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,  Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Desa  Jangkauan pada tahun 2019 adalah 1.982 desa dengan 533 pos komando di tingkat desa.

Berkaitan dengan Reforma Agraria, Menteri LHK menyebutkan langkah aktif menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan untuk mendorong keadilan bagi masyarakat. Dari target 4,1 juta ha telah terpenuhi  2,65 juta ha atau setara 63%, antara lain untuk lahan garapan sawah dan  tambak rakyat 984 ribu ha, transmigrasi termasuk fasilitas umum 264 ribu ha,  dan sawah baru 39 ribu ha

Sekjen Wantannas Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaluddin,MAP dalam makalahnya tentang Ketahanan Energi dalam Menunjang Ketahanan Nasional, antara lain menyoroti tentang pengembangan energy baru dan terbarukan. Pemerintah Indonesia terus terlibat aktif dalam memenuhi Paris Agreement melalui pelaksanaan berbagai kebijakan seputar energi baru terbarukan (EBT). Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengontrol konsumsi energi masyarakat, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah terus mendorong upaya pengembangan EBT dan tercapainya bauran energi 23 persen sesuai dengan kebijakan energi nasional pada 2025. Salah satu upaya yang ditempuh yakni melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 10,4 persen, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) dan EBT lainnya sebesar 12,6 persen

Pembicara lain Bayu A. Yulianto dalam paparannya tentang prinsip-prinsip Ketahanan Nasional dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA) menyebutkan 3 isu Pokok Ketahanan Nasional dalam bidang SDA-LH, yaitu Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Ketahanan Air. Tantangan yang dihadapi antara lain pemanfaatan SDA masih level primer dan nilai tambah rendah, kualitas lingkungan masih buruk (udara dan air), deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan, kegiatan ekonomi masih belum ramah lingkungan, konektivitas laut, kemaritiman dan potensi laut masih belum dimanfaatkan optimal serta ekonomi biodiversity dan jasa lingkungan belum dimanfaatkan secara optimal

Sedangkan Badan Intelejen Negara, dalam makalahnya tentang Ketahanan Nasional ini antara lain mengingatkan tentang besarnya populasi dan kebebasan pengguna media sosial di indonesia yang banyak diisi oleh kalangan muda, tidak diimbangi dengan literasi yang cukup serta aturan yang memadai, sehingga banyak persoalan yang ada di dunia nyata saat ini justru bermula dari media sosial. Sebagai ormas pemuda, KNPI diharapkan dapat berperan sebagai trigger sehingga dapat terus menjadi agen utama menjaga keutuhan nkri dengan memelihara kerukunan antar umat beragama, membudidayakan rasa saling membutuhkan, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada didalam negara kesatuan republik indonesia serta bersama-sama menjunjung tinggi martabat bangsa dimata bangsa lain.*

Continue Reading

Nasional

Rahmat Al Kafi terpilih Jadi Ketum IKAMI Sulsel di Munas ke XVIII

Published

on

By

Musyawarah Nasional Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Sulawesi Selatan (Munas IKAMI Sulsel) XVIII di Jakarta telah selesai dan memilih Rahmat Al Kafi sebagai Ketua Umum IKAMI Sulsel. Munas Dihadiri 29 cabang penuh IKAMI Sulsel dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Dari Munas yang berlangsung muncul kandidat Rahmat Al Kafi yang merupakan kader dari IKAMI Cabang Malang dan Darwis Embong Bulan yang merupakan kader dari IKAMI Cabang Jakarta. Keputusan Munas berdasarkan suara forum, itu dimenangkan Rahmat Alkafi,” ujar Presidium Sidang I Munas IKAMI Sulsel XVIII, Wiranto Embong Bulan usai menutup Munas IKAMI Sulsel XVIII di Jakarta, Minggu (29/12/2019).

Dari 29 cabang yang telah menentukan pilihannya, 12 suara memilih Rahmat Al Kafi, 10 suara memilih Darwis Embong Bulan, dan 7 suara memilih abstain. 29 Cabang tersebut memilih melanjutkan Munas XVIII IKAMI Sulsel di Jakarta karena pada pelaksanaan Munas di Cileungsi, Bogor tercoreng dengan penunjukkan secara sepihak M. Iqra Zulfikar Wisnu yang notabene merupakan kader aktif partai politik. Terlebih Fikar ditunjuk oleh Steering Committee (SC) dan bukan presidium sidang.

“Kelanjutan Munas IKAMI di Jakarta ini berlangsung dengan konstitusional, karena Munas yang sebelumnya berlangsung di Cileungsi, Bogor itu memang banyak sekali yang menabrak aturan. Yang pertama, tidak sah karena kandidat yang dipilih secara sepihak saat di Munas itu ialah kader partai. Yang kedua, yang memimpin persidangan pada saat itu bukan presidium sidang, tapi yang memimpin persidangan ialah steering committee (SC), dan dengan palu sidang yang berbeda,” jelasnya.

Wiranto menegaskan penunjukkan Fikar yang merupakan kader parpol dan ditunjuk oleh SC jelas melanggar aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAMI Sulsel. Terlebih, sejumlah cabang yang menyerahkan suaranya ke Fikar bukan merupakan cabang penuh IKAMI Sulsel dan masih cabang persiapan, atau baru diajukan pembentukannya saat Munas IKAMI Sulsel XVIII berlangsung.

“Yang memilih kandidat dari parpol itu 8 cabang dan bukan cabang penuh. Dan Munas yang dilanjutkan di Jakarta itu dipimpin 3 presidium sidang, yang sebelumnya telah memimpin jalannya Munas Bogor,” imbuhnya.

Sebanyak 29 cabang penuh IKAMI Sulsel XVIII yang memilih melanjutkan Munas di Jakarta ialah; Bali, Surabaya, Malang, Kota Batu, Kab. Malang, Minahasa, Manado, Buru, Konawe, Kendari, Bogor, DKI Jakarta, Bekasi, Tarakan, Bontang, Ambon, Inhil, Kutai Kertanegara, Jember, Toli-Toli, Palu, Luwuk, Merauke, Kota Jayapura, Kota Sorong, Gorontalo, Mamuju, Buol, Palembang.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IKAMI Sulsel terpilih Rahmat Al Kafi berterima kasih kepada kepedulian 29 cabang yang memilih menyelamatkan organisasi IKAMI Sulsel dari kepentingan politik praktis. Menurutnya sudah saatnya IKAMI Sulsel bangkit sebagai organisasi mahasiswa yang mandiri, terintegrasi, dan profesional.

“Visi kami IKAMI Sulsel MANTAP; Mandiri, Terintegrasi, dan Profesional. Kalau mandiri itu kita dorong teman-teman cabang punya badan usaha sendiri, atau punya produk. Dengan kemandirian juga kita dorong teman-teman untuk menjadi pengusaha-pengusaha. Sehingga nanti pengusaha-pengusaha Sulsel yang di daerah-daerah mereka itu jadi mentor-mentor bisnis,” kata Kafi usai menerima hasil Munas IKAMI Sulsel XVIII dari presidium sidang.

Kafi ingin agar PB IKAMI Sulsel menjadi milik semua cabang. Selain itu PB IKAMI Sulsel juga sudah seharusnya terintegrasi dengan Kerukukan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kalau terintegrasi kita mau PB ini milik seluruh cabang, jadi tidak ada lagi cabang yang merasa dia hidup tanpa PB, jadi seluruh cabang terkoneksi termasuk website, kartu anggota, kita juga ingin IKAMI itu terintegrasi dengan KKSS, pemerintah, dan tokoh-tokoh,” tuturnya.

Continue Reading

Trending