Fri. Dec 6th, 2019

Amsori Dorong Pemerintah Segera Bentuk Komisi Perlindungan Guru Indonesia (KPGI)

2 min read

Jakarta–Menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim, berpendapat profesi guru di Indonesia mengemban tugas yang sangat berat. Bahkan, ia menilai tugas guru lebih sulit dari seorang menteri. ”Saya bisa bilang jadi menteri lebih mudah dari guru,” kata Nadiem saat menghadiri rapat perdana dengan anggota Komisi X DPR di Ruang Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Oleh karena itu, Amsori, Praktisi Hukum dan Pemerhati Pendidikan dari Islamic Law Firm, menyatakan hal yang sama “memang benar sangatlah berat bagi seorang guru untuk menjalankan misi pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa”, saat di wawancarai di Acara dari tanggal 12-15 nov 2019 di hotel SALVA Jakarta.

Akhir-akhir kasus guru sangatlah marak dan oleh karenanya beralasan agar Kemendikbud atau Pemerintah segera membentuk Komisi Perlindungan Guru Indonesia, berawal dari kekhawatiran akan maraknya kasus hukum yang mencederai guru dan tenaga kependidikan sehingga akan berakibat berkurangnya budaya menghormati guru. Fenomena yang terjadi dahulu murid takut dan sangat hormat sekali pada guru namun saat ini sudah mulai hilang, sekarang yang terjadi malah sebaliknya terkadang murid yang berani memarahi guru sehingga berujung pada masalah hukum.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya telah di atur dalam Pasal 14 Undang-undang Guru yang menyatakan bahwa Guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Amsori menyarankan bagi para guru dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, guru mendapatkan beberapa perlindungan berupa perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau hak atas kekayaan intelektual.

Perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dalam bentuk Advokasi Nonlitigasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Satgas Perlindungan PTK). Namun, akhir-akhir ini guru melakukan pengaduan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Khusus khusunya melalui Subdit Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung).

Seiring belum berjalan secara efektif Satgas Perlindungan PTK tersebut, Amsori menyarankan agar Pemerintah segera membentuk lembaga independen berupa Komisi Perlindungan Guru Indonesia (KPGI) dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan, baik bagi guru sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun guru madrasah di bawah Kementerian Agama.

Hal tersebut agar memberikan kepastian perlindungan hukum dan pengawasan terkait pelaksanaan peraturan tentang guru sehingga berjalan dengan baik dan efisien dalam menjamin Kesejahteraan, memberikan Penghargaan dan kepastian Perlindungan hukum dimasa yang akan datang terhadap para Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, ” Tutup Amsori “. (D3N)

Categories

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.