Connect with us

Berita

BIAYA  PANJAR PERKARA DAN CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

Published

on

BIAYA  PANJAR PERKARA

DAN CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

 

Uang Panjar  Perkara atau Biaya Panjar Perkara yang harus dibayarkan pada saat Penggugat  mengajukan gugatan  merupakan  biaya yang harus dibayarkan oleh Penggugat  ketika mengajukan  PENDAFTARAN  gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam penjelasan  Pasal 121 ayat (4)  Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“RIB”) atau dikenal juga sebagai “HIR”, yang berbunyi:

“Pendaftaran gugatan dalam buku register perkara, baru dapat dilakukan setelah penggugat membayar biaya perkara. Apabila biaya perkara yang ditetapkan panggilan dibayar, penggugat berhak atas pendaftaran gugatan serta panitera wajib mendaftarkan dalam buku register perkara”.

Biaya berupa “UANG PANJAR PERKARA” tersebut dipergunakan untuk bea administrasi di kepaniteraan, membuat surat pemanggilan (Relaas Panggilan)  pihak – pihak yang berperkara serta ongkos bagi juru sita untuk sidang-sidang berikutnya, dan bea meterai.

Keharusan untuk membayar uang panjar perkara melalui bank, disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara:

“Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara, diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang panjar yang harus dibayarkan ketika mengajukan pendaftaran GUGATAN di KEPANITERAAN PENGADILAN adalah sebagai uang muka untuk untuk suatu perkara tertentu yang akan akan diproses, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan. Sisa atau kelebihan dari dari Uang Panjar Perkara dalam hal perkara tersebut DICABUT, atau terjadi PERDAMAIAN, atau PERKARA TERSEBUT TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP  wajib dikembalikan oleh Pengadilan kepada Penggugat yang telah menyerahkan pembayaran  terlebih dahulu pada saat mengajukan pendaftaran Gugatan. Dalam hal sebagaimana yang diuraikan di depan berlaku juga dalam perkara yang bersifat PERMOHONAN  yang diajukan oleh PEMOHON.

Metode dan prosedur pengembalian sisa Uang Panjar Perkara adalah berbeda – beda pada masing – masing Pengadailan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama dan Pengadilan lainnya). Akan tetapi sebagai salah satu contoh dapat diintrodusir prosedur sebagai berikut:

 

PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MENADO

  1. Sebelum Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Panitera Pengganti menanyakan kepada kasir rincian biaya perkara kepada Panmud Perkara atau stafnya untuk diserahkan kepada Majelis Hakim guna dimasukkan dalam amar putusan.
  2. Setelah Majelis Hakim Membacakan Putusan, Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Perkara siapa saja pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dan akan diberitahukan amar putusan kepada para pihak dan rincian biaya perkara untuk dicatat dalam buku jurnal keuangan perkara dan buku  induk keuangan perkara juga pada SIPP. (diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja).
  3. Penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya yang telah diputus oleh pengadilan.
  4. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberikan penjelasan mengenai perincian biaya perkara kepada penggugat. (diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja).
  5. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada penggugat untuk diatandatangani.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari tiga lembar yaitu:

  1. Lembar pertama untuk pemegang kas.
  2. Lembar kedua untuk penggugat.
  3. Lembar ketiga untuk dimasukan dalam berkas perkara.
  4. Penggugat setelah menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas.
  5. Pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada penggugat. 

 

PROSEDUR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

  1. Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Panitera Pengganti menginformasikan nomor perkara tersebut kepada Panitera Muda Perkara atau stafnya untuk dicatat dalam buku jurnal keuangan perkara dan Buku induk keuangan perkara.(diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja).
  2. Penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya yang telah diputus oleh pengadilan
  3. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberikan penjelasan mengenai perincian biaya perkara kepada penggugat. (diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja)
  4. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada penggugat untuk diatandatangani, karena bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang tersebut dikeluarkan dari Buku Jurnal dan disetorkan ke Kas Negara berdasarkan Sema No. 4 Tahun 2008.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari tiga lembar yaitu:

  1. Lembar pertama untuk pemegang kas
  2. Lembar kedua untuk penggugat/Tergugat
  3. Penggugat setelah menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas.
  4. Pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada penggugat.

CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

 

Jakarta, 23  Juni  2020

Nomor      : 02/AHH&Ass./SEKUM/VI/2020
Lampiran   : Surat Kuasa Khusus dan Dokumen Pendukung
Perihal    : Permintaan  Pengembalian   Biaya    Perkara 
             (Uang Panjar Perkara) dalam Perkara Perdata
             Nomor  732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. yang telah
             mempunyai kekuatan hukum tetap.  

 

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Jl. Gajah Mada No.17 (eks Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Jakarta Pusat

 

 

Dengan hormat,

Kami, Dr. (Cand)APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH., dan AGUSTUS HUTAURUK, SH., Advokat dan Konsultan Hukum  pada LAW FIRM  APPE HAMONANGAN HUTAURUK   & ASSOCIATES   berkedudukan di Jl.  I Gusti Ngurah Rai No. 13 A, Jakarta Timur 13220 – Indonesia,   berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:51/SK/AHH&Ass./ G.Pdt./PN.Jkt.Utr./2018 Tanggal 13 Desember  2018 (terlampir) dan Surat Kuasa Khusus Nomor:4/SK/AHH&Ass./Pdt.G-PMH/III/2019 Tanggal 13 Desember  2018 (terlampir), bertindak selaku Kuasa Hukum dari Drs. ROBERT I PELENKAHU, beralamat di Jl. Pulo Asem Utara VII No. 52 RT 011/RW 002 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selaku PENGGUGAT dalam  Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr telah diputus tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr, yang AMAR-nya berbunyi sebagai berikut:
                                            MENGADILI:

  DALAM KONVENSI
  Dalam Eksepsi
  • Menolak Eksepsi Tergugat
  Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
  3. Menyatakan Perjanjian yang termuat dalam Akta Pembiayaan Al Murabahah No.41/2012 yang dibuat dihadapan Agus Riyanto, SH., MKn Notaris di Kabupaten Serang batal demi hukum (nietig);
  4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 4270/Rawamangun (sekarang Kelurahan Jati) atas nama Doktorandus Robert Ignatius Palenkahu, kepada Penggugat;
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  Dalam Rekonvensi
  • Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
  Dalam Konvensi dan Rekonvensi
  • Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.627.000,- (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
  1. Bahwa dalam perkara perdata a quo tersebut Klien kami adalah Penggugat yang telah membayar biaya – biaya perkara selama proses persidangan;
  1. Bahwa oleh karena Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr telah diputus tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr serta Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan dan dihukum untuk membayar biaya – biaya perkara a quo berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (terlampir), maka dengan ini kami meminta pengembalian seluruh biaya – biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Klien kami selaku Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  1. Bahwa sehubungan dengan permintaan pengembalian biaya – biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Klien kami tersebut, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara melakukan verifikasi besaran uang yang sepatutnya dikembalikan kepada Klien kami, demi hukum;

Demikian surat permintaan pengembalian biaya – biaya perkara ini disampaikan, terimakasih atas kebijakan yang diberikan.

Hormat kami

Kuasa Hukum Penggugat

Dr. (Cand)APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.

 

AGUSTUS HUTAURUK, SH.

 Tembusan:

  • Arsip sebagi pertinggal

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita

Video Viral mahasiswa mataram, PP PERISAI akan meminta mabes polri usut pelanggaran Undang-undang ITE.

Published

on

By

JAKARTA, – Akibat adanya video viral yang isinya pengakuan mahasiswa bernama rian Faot asal kupang yang dipaksa oleh kepolisian Polda NTB untuk mengaku sebagai orang papua asal wamena, aktivis PERISAI akan melakukan aksi dan membuat laporan ke Bidang Propam mabes Polri atas tindakan tersebut (08/07/2020)

Ada dua video viral yang beredar, video pertama berisi tentang mahasiswa yang mengaku dari papua mengajak orang-orang papua untuk mencintai Indonesia dengan terdapat logo di sisi kiri dan kanan atas berupa logo kepolisian Polda NTB dan logo Bid Humas Polri.

Video kedua berjudul klarifikasi yang berisi pengakuan bahwa pemuda tersebut yang berasal dari kupang ternyata dipaksa oleh polisi untuk mengaku sebagai mahasiswa dari wamena papua.

Menyikapi hal ini panglima laskar PERISAI, Mohammad Hapi menyayangkan Tindakan jajaran polda NTB tersebut.

menurut hapi, selama ini pihaknya tahu bahwa Polda NTB selalu melakukan sosialisasi Anti Hoax ke seluruh elemen masyarakat mengenai Waspada penyebaran informasi hoax baik itu terkait pilpres, maupun mengenai virus Corona.

namun dengan adanya peristiwa tersebut maka hal ini sangat mencoreng citra kepolisian karena ternyata kepolisian di Polda NTB terindikasi melakukan penyebaran berita palsu atau Hoax.

“Hukum itu tidak tebang pilih, Bagi penyebar hoax atau berita palsu akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,” kata hapi.

Kata dia, sanksi pidana bagi penyebar hoax dalam Undang-undang ITE diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan pasal 45A ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar.

Hapi mengaku pihaknya akan melakukan aksi dan Menyusun laporan untuk diserahkan ke Mabes Polri bidang Propam atau menghubungi Div Propam Polri agar kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

“kami meminta mabes Polri agar Irjen Pol Mohammad Iqbal bertanggung jawab dan kepolisian Republik Indonesia segera mengambil Langkah cepat agar Etika Kelembagaan dapat dijunjung tinggi” Ujar Hapi

Sekjend PP PERISAI, Jojo menambahkan bahwa kejadian yang sangat mencoreng citra kepolisian ini harus diusut tuntas agar citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri tetap terjaga.

“Mabes Polri Harus segera proses kejadian ini agar citra kepolisian tetap baik, sebab selama ini tagline kepolisian adalah Promoter (profesional, modern, terpercaya), lantas bagaimana publik bisa percaya kalau terbukti bagian dari institusi kepolisian republik Indonesia mencoreng marwah lembaga kepolisian” ujar jojo

Menurut jojo, dalam pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri.

 

Continue Reading

Berita

TANGGAPAN ATAS SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA BERKAITAN DENGAN KLARIFIKASI BONGKAR MUAT BARANG  

Published

on

By

TANGGAPAN ATAS SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

BERKAITAN DENGAN KLARIFIKASI BONGKAR MUAT BARANG  

 

Jakarta, 22  Agustus   2014

Nomor       : 036/TMM /Tanggapan /VIII/2014
Lampiran    : Bukti Pendukung
Perihal     : Tanggapan atas Surat  Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
              DKI Jakarta Nomor: 5394/-/.811.4 Tanggal 14 Agusrus 2014


Kepada, Yth:

Kepala Dinas Perhubungan

Provinsi DKI Jakarta

Jl. Taman Jatibaru No. 1

Jakarta

 

Dengan hormat,-

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Suhaimie Libra, selaku Direktur PT. Tera mare Maju (TMM), berkedudukan di Jl. Buni No. 8 Jakarta Barat 11180, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa management kami telah menerima Surat Nomor: 5394/-1.811.4 Tanggal 14 Agustus 2014 Hal: Peringatan, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  1. Bahwa kami memahami dan memaklumi sepenuhnya isi pokok Surat  Nomor: 5394/-1.811.4 Tanggal 14 Agustus 2014 tersebut, namun demikian perkenankanlah kami menyampaikan tanggapan atas surat tersebut sebagai itikad baik untuk mengklarifikasi berdasarkan fakta – fakta yang sebenarnya, sebagai berikut:
  • Bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami hanya sekedar berhenti (bukan parkir) untuk menurunkan barang/muatan di depan kantor perusahaan kami dan setelah itu langsung jalan kembali;

Bahwa adalah sangat wajar apabila kendaraan kami berhenti sebentar untuk menurunkan barang/muatan di depan kantor perusahaan kami, sebagaimana juga lazimnya yang dilakukan oleh seluruh perusahaan – perusahan yang lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa lalu lintas dan akses keluar masuk warga setempat di sepanjang Jalan Buni, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat selalu lancar dan tidak pernah terjadi kemacetan. Oleh karena itu, sangat tidak adil apabila kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas dan akses keluar masuk warga setempat. Apalagi kenyataannya, di sepanjang Jalan Buni, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat, banyak perusahan – perusahaan atau badan usaha lain yang juga memiliki kendaraan – kendaraan operasional yang cukup banyak. Sehingga menjadi pertanyaan kami adalah mengapa hanya perusahaan kami yang selalu menjadi “sasaran tembak” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk memaksakan diskresinya hanya karena surat protes dari seorang yang bernama  ANWAR KESUMA;

  • Bahwa mengenai keharusan kendaraan barang menggunakan plat kuning dan laik jalan, dapat kami jelaskan bahwa kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami selalu mengikuti prosedur dan ketentuan mengenai uji laik jalan. Akan tetapi, khusus mengenai penggunaan “plat kuning”, saat ini kami sedang mengusahakannya dan oleh karena itu kami memohon agar diberikan waktu dan kesempatan kepada kami sampai seluruh kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami menggunakan “plat kuning” sebagaimana dianjurkan olen Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa pengurusan untuk merubah “plat hitam” menjadi  “plat kuning”  memerlukan waktu  yang cukup lama, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan syarat – syarat tertentu dan Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Pengemudi yang telah menjadi karyawan kami;

  • Bahwa mengenai garasi dan lahan parkir sebagai tempat bongkar muat, dapat kami jelaskan bahwa kami sudah membuat garasi di kantor perusahaan kami sebagai tempat bongkar muat. Selain itu, kami juga telah memiliki lahan untuk tempat parkir yang tidak begitu jauh dari kantor kami;
  1. Bahwa kami sangat mengharapkan kearifan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Tata Usaha Negara, agar:
  • Tidak mempersalahkan kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami sebagai penyebab terganggunya kelancaran lalu lintas dan akses keluar masuk warga setempat di sepanjang Jalan Buni, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat (sebab fakta yang sebenarnya adalah lalu lintas dan akses keluar masuk warga setempat di sepanjang Jalan Buni, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat selalu lancar, tidak pernah terganggu dan tidak pernah macet);
  • Memberikan perlindungan dan kesempatan seluas – luasnya kepada kami untuk menjalankan usaha tanpa adanya gangguan dari pihak lain, agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dicanangkan oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat terlaksana;
  • Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada perusahaan kami untuk mengurus sarana, prasarana, dan perizinan lain yang diperlukan.

Demikian surat tanggapan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, terimakasih atas pengertian dan kebijaksanaan  yang diberikan.

Hormat Kami
PT.  TERA MARE MAJU


SUHAIMIE LIBRA
 DIREKTUR

Tembusan:

  • Yth: Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  • Yth: Walikota Jakarta Barat;
  • Yth: Kasatlantas Jakarta Barat;
  • Yth: Kasubdis Dalops Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  • Arsip;
Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

Continue Reading

Berita

CONTOH SURAT KUASA UNTUK MENGAMBIL SALINAN PUTUSAN RESMI

Published

on

By

CONTOH SURAT KUASA

UNTUK MENGAMBIL SALINAN PUTUSAN RESMI

 

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor: 51/AHH&Ass./PN.Jaktim/X/2018

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama            : Drs. ROBERT  I  PELENKAHU
Tempat lahir    : Menado
Tanggal lahir   : 18 April 1946
Jenis kelamin   : Laki – laki
Agama           : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan       : Swasta
Alamat          : Jl. Pulo Asem Utara VII No. 52  RT 011/RW 002
                  Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung
                  Kotamadya  Jakarta Timur
                  Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini secara hukum  bertindak  bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,  selanjutnya disebut   PEMBERI KUASA;

Dengan ini menerangkan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya yang disebutkan dibawah ini dan memberi kuasa penuh kepada :

  1. (Cand) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.;
  2. YANRINO SIBUEA, SH.;

Masing – masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES berkedudukan di Jl.  I Gusti Ngurah Rai No. 13 A  Jakarta Timur 13470 – Indonesia, baik untuk bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama  selanjutnya disebut   PENERIMA KUASA;

K H U S U S
  • Mendampingi serta membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dahulu selaku Penggugat dan Pembanding untuk meminta, mengambil dan menerima dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berkedudukan di Jl. DR Sumarno No.1(Sentra Primer), Penggilingan, Jakarta Timur, berupa: 1)    salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Perdata Nomor: 162/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tmr. Tanggal 26 April 2013, dan 2) Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Tingkat Banding) perkara perdata tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Banding;
  • Selanjutnya Penerima Kuasa diberi kuasa untuk menghadap dan mengadakan pertemuan dengan instansi/pejabat Pemerintah maupun swasta, menerima dan/atau mendapatkan surat – surat dan dokumen – dokumen dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerima dan melakukan pembayaran, menandatangani surat – surat dan kwitansi – kwitansi, serta  melakukan upaya lainnya semata – mata untuk kepentingan Pemberi Kuasa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata  dan peraturan perundang – undangan lain yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak Retensi dan hak Substitusi.

                                  Jakarta,    11 Oktober   2018

             PENERIMA  KUASA                                    PEMBERI  KUASA 

 
     (Cand) APPE H. HUTAURUK, SH., MH.                                   
                                                            Drs. ROBERT  I  PELENKAHU                                                                          
             YANRINO SIBUEA, SH.                                                                                                     

Continue Reading

Trending