Connect with us

Berita Umum

Gerakan Mahasiswa & Pemuda NKRI Mosi Tidak percaya kepada Kejaksaan Negeri Depok

Published

on

Undangan Dan Seruan Aksi Demonstrasi

Kepada Yth,
Rekan-rekan Media dan Masyarakat Indonesia.

Assalamualikum Wr.Wb.

Pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Depok Bapak Yudi Triadi yg meminta para korban penipuan Umrah First Travel untuk mengikhlaskan uang Jamaah, dari pernyataan tersebut telah menimbulkan polemik ditengah masyarakat dan membuat para korban merasa tersakiti sehingga akan mencoreng nama baik dan Martabat Lembaga Kejaksaan Agung RI.

Kepala Kejaksaan Negeri Depok sangatlah tidak mencerminkan Penegak Hukum yg memiliki rasa sensitivitas dan tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi kedepan di masyarakat akibat pernyataannya tersebut, sehingga kami Gerakan Mahasiswa & Pemuda NKRI menyatakan MOSI Tidak Percaya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Depok yaitu Bapak Yudi Triadi dan Akan menggelar Aksi Demonstrasi, pada :

  • Hari/Tgl : Rabu, 20 November 2019
  • Waktu : 12.30 – Selesai
  • Tempat : Kejaksaan Agung RI & Kejaksaan Negeri Depok.
  • Tuntutan :
  1. Kami dengan ini mendesak agar Bapak Jaksa Agung RI untuk segera mencopot jabatan Bapak Yudi Triadi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Depok karena tidak mencerminkan Penegak Hukum yg baik dan bijaksana.
  2. Kami meminta kepada Bapak Yudi Triadi untuk segera melakukan konferensi pers untuk meminta maaf secara terbuka kepada para Korban penipuan Umrah First Travel karena pernyataan beliau yang telah menyakiti para korban Umrah First Travel.

Dengan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerja samanya,
Wassallamualaikum Wr.Wb.

Tembusan :

  1. Presiden Republik Indonesia.
  2. Mahkamah Agung.
  3. Kejaksaan Agung.
  4. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Ttd
Koordinator Aksi
Cp : 088214787451/081287965029

Continue Reading

Berita Umum

Mendukung Sikap Syarikat Islam Menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila

Published

on

By

Sebagai organisasi masyarakat yang telah berkontribusi sangat besar bagi kemerdekaan bangsa ini, pernyataan sikap Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sangat patut untuk didukung.

Terlepas dari kontribusi tiga orang kader Syarikat Islam, yakni Soekarno, H. Agus Salim dan Abi Kusno Tjokrosujoso yang ikut dalam merumuskan Pancasila (tergabung kedalam tim sembilan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), memang ada beberapa kontroversi yang mengiringi RUU HIP tersebut.

Menurut rilis yang dibuat oleh Hamdan Zoelva selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, berikut beberapa kontroversi RUU HIP.

Pertama, posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan norma paling tinggi (grund-norm) dan dasar falsafah negara yang ditetapkan atas kesepakatan dari seluruh komponen dan eksponen bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, perumusan Pancasila pada tingkat norma Undang-Undang dapat menurunkan nilai Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan merendahkan posisi ataupun kedudukan Pancasila sebagai dasar tertinggi dalam kerangka kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Kedua, dalam perumusannya oleh para pendiri bangsa hingga sampai pada rumusan dan pemahaman paling akhir sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sampai pada Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang disepakati dan tercatat sebagai dokumen autentik kenegaraan yang sah dan terpelihara hingga sekarang.

Maka, hanya dengan melihat dan merujuk Pancasila dari perumusan 1 Juni 1945 telah mendistorsi Pancasila dan sungguh-sungguh mengkhianati kesepakatan para pendiri bangsa yang mewakili seluruh komponen bangsa.

Ketiga, untuk dapat memahami Pancasila secara benar dan utuh, harus dibaca secara lengkap seluruh rangkaian dari latar belakang kelahirannya, seluruh pidato dan pandangan founding fathers yang tergabung kedalam BPUPKI, pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, kesepakatan bulat pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Pembukaan UUD 1945 serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diterima secara bulat oleh DPR RI pada tanggal 22 Juli 1959.

Keempat, dalam rangka kehidupan konstitusional yang benar, dalam memahami dan menafsirkan Pancasila harus memerhatikan penafsiran autentik yang telah disepakati bersama seluruh komponen dan kekuatan politik bangsa melalui MPR RI, yaitu sebagaimana termuat dalam pasal-pasal UUD 1945 yang ada dan berlaku. Itulah penafsiran tertinggi dan paling autentik pertama dalam memahami Pancasila.

Kelima, dengan hanya menjadikan keadilan sosial sebagai pokok Pancasila sesungguhnya telah mendistorsi dan menyempitkan makna Pancasila yang terdiri dari lima pokok (dasar). Kelima sila sebagaimana rumusan yang ada semuanya adalah merupakan nilai dasar dan pokok Pancasila, dan kelima sila itu adalah rumusan final yang harus dipahami sebagai satu-kesatuan yang saling mengikat.

Jika pun hendak mencari pokok Pancasila maka adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa-lah sebagai “Causa Prima” dari sila-sila Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai sebuah ideologi, Pancasila menempatkan persoalan ketuhanan (agama) menjadi ‘Causa Prima’ atau dapat diartikan sebagai sebab utama yang tidak diawali oleh faktor lainnya. Dalam pancasila, sila pertama, yakni ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ disebut sebagai Causa Prima dan menempati urutan paling pertama dari susunan lima sila Pancasila.

Tidak ada yang salah akan hal itu, sebab Pancasila lahir dari kebudayaan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan tersebut menyatu dalam ciri khas masyarakat yang mengakui adanya eksistensi Tuhan, sehingga dalam konteks Pancasila, persoalan ketuhanan (agama) merupakan landasan bagi semua masyarakat. Walaupun demikian, Pancasila tetap menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai bentuk menyatukan semua agama, suku bangsa, dan ras.

Sedangkan, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berkedudukan sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pancasila merupakan sistem nilai (value system) yang merupakan kristalisasi atas norma dan nilai-nilai luhur adab serta budaya yang mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Terbentuknya Pancasila sebagai rumusan dasar falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi melalui proses kausa-materalisme karena nilai-nilai yang ada didalamnya telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Proses perumusan pun dilakukan melalui proses perdebatan yang sangat panjang, penghayatan, dan take and give yang tidak mudah antara tokoh bangsa. Hingga akhirnya tercapai kesepakatan final yang kemudian teks aslinya dituliskan kedalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta penjabaran dari nilai-nilai Pancasila tersebut dituangkan kedalam pasal demi pasal UUD 1945.

Kekhawatiran Munculnya Ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme

Selain kontroversi diatas, dalam pernyataan sikapnya, merupakan hal yang wajar juga jika Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam mengkahawatirkan akan muncul kembali ajaran Komunisme dan Marxisme-Leninisme.

Hal ini disebabkan karena RUU HIP mengeyampingkan dan tidak merujuk pada Ketetapan MPR RI yang sangat penting dan masih berlaku, yaitu Ketetapan MPRS RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pelarangan Ajaran Komunisme dan Marxisme-Leninisme kedalam daftar rujukan RUU HIP.

Sementara pada sisi lain, seluruh Ketetapan MPR RI lainnya yang masih berlaku dirujuk sebagai dasar penyusunan RUU tersebut.

Tidak Ada Kebutuhan Mendesak

Sebenarnya tidak ada kebutuhan mendesak untuk melanjukan pembahasan RUU HIP untuk sekarang ini disaat semua anak bangsa menghadapi bahaya pandemi Covid-19 dan tengah membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan berintegritas melalui konstitusi demi mewujudkan marwah kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik, beradab, dan bermartabat.

Oleh karena berbagai kontroversi yang mengiringinya, maka menurut saya sebuah langkah yang tepat dilakukan oleh Syarikat Islam dengan menolak RUU HIP dan meminta kepada DPR RI serta pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU tersebut, karena dengan adanya RUU HIP justru akan sangat membahayakan dan menganggu kerukunan antara kelompok dalam masyarakat. Juga akan menambah beban permasalahan bangsa yang sangat plural dan majemuk.

Sekali lagi, saya mendukung Syarikat Islam untuk menolak RUU HIP.

sumber: kompasiana.com

Continue Reading

Berita Umum

Empowering Solidaritas Sosial Ekonomi Pasca Pelonggaran PSBB bersama Dr. Firdaus Syam, MA

Published

on

By

Empowering Solidaritas Sosial Ekonomi Pasca Pelonggaran PSBB bersama Dr. Firdaus Syam, MA

Dakta FM

Continue Reading

Berita Umum

Inisiator Gerakan Jakarta Maghrib Mengaji Calon Kuat Ketua Jakarta Islamic Center

Published

on

By

JAKARTA, 86NEWS.CO – Ketua Yayasan Media Amal Islami (MAI) KH. Aslih Ridwan, M.Ag adalah sosok da’i yang rendah hati Ketika banyak kalangan terbuai mimpi menjadi da’i kaum atas dengan segala atribut sosial, KH. Aslih Ridwan tampil bersahaja. Beliau berhasil memadukan Dakwah Bil lisan – Dakwah Bil haal. Beliau sangat senang membantu warga sekitar lingkungan Yayasan MAI dan warga di wilayah DKI Jakarta.

MAI kini tersebar di Lebak Bulus V Cilandak Barat – Jakarta, Cianjur Desa Loji Gekbrong, Curug Jalan Mutiara 4, Serang Banten Desa Tejamari Kec. Baros, Pedurenan Gunung Sindur.

KH. Aslih Ridwan M.Ag sering membantu para pemulung mengatasi permasalahannya, baik permasalahan di bidang pendidikan maupun di bidang ekonomi. Baginya membantu para pemulung, merupakan sebuah dakwah yang harus dilakukan secara terus menerus.

Keseharian KH. Aslih Ridwan, M.Ag. mengajar dan berdakwah. Ia mempunyai ratusan anak didik, kegiatan rutinnya membuat masyarakat mengganggap nya sebagai tokoh masyarakat.

KH. Aslih Ridwan M.Ag Tokoh Betawi Asli Lebak Bulus, juga sebagai Inisiator Maghrib Mengaji yang kegiatannya telah di jalankan oleh semua Masjid dan Mushola di DKI Jakarta.

Buku yang ditulis oleh beliau dengan Judul
KEPEMIMPINAN DA’I DALAM MEMBANGUN PERADABAN UMMAT menarik untuk dibaca.

Menurut H. Syarif Hidayatulloh Ketua Umum GPMI PW Jakarta Raya, Beliau adalah Tokoh Islam yang sangat cocok untuk menjabat sebagai Kepala Badan Management Pusat Pengkajian Islam Jakarta. Beliau mempunyai gagasan sederhana, tetapi sangat luar biasa dampaknya untuk generasi mendatang. Tradisi ini sudah lama surut, tekhnologi dan derasnya hiburan visual membuat tradisi ini nyaris terkikis habis.

Panggilan hati membuat beliau berkeinginan kuat mewujudkan tradisi MAGHRIB MENGAJI. Kini Gerakan Jakarta Maghrib Mengaji di bawah Koordinasi Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta yang Bersinergi dengan Forum Maghrib Mengaji dan GPMI DKI Jakarta.

Dukungan untuk KH. Aslih Ridwan, M.Ag. Terus berdatangan dari tokoh tokoh masyarakat Dan ORMAS.

Adanya surat rekomendasi dukungan resmi untuk KH. Aslih Ridwan, M.Ag. dari Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dan surat rekomendasi resmi dari Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam memberikan bukti bahwa beliau memang Tokoh masyarakat yang mampu merangkul dan berjalan beriring memajukan Jakarta Islamic Centre kedepan. (My)

sumber: 86news.co

Continue Reading

Trending